Membongkar Sejarah Hukum: Integrasi Syariat dan Adat dalam Pembentukan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Hukum Ternate

Sultanat Ternate, yang berdiri tegak sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di Kepulauan Maluku (Maluku Kie Raha), tidak hanya dikenal karena dominasinya dalam perdagangan rempah. Lebih jauh, Ternate mewariskan sebuah sistem politik dan hukum yang luar biasa kompleks—sebuah model unik di Nusantara yang berhasil menyelaraskan dua pilar otoritas yang sering dianggap bertentangan: Syariat Islam dan hukum adat lokal.

Artikel mendalam ini akan mengupas tuntas mekanisme historis dan filosofis di balik keberhasilan integrasi Syariat dan Adat dalam membangun sistem pemerintahan berdasarkan hukum Ternate. Integrasi ini bukan sekadar kompromi, melainkan fondasi kokoh yang memastikan legitimasi kekuasaan Sultan, stabilitas sosial, dan keadilan yang mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Ternate—sebuah studi kasus yang relevan bagi pemahaman kita tentang tata kelola Nusantara pra-kolonial.

Bagi para pengamat sejarah, pakar hukum, maupun profesional yang tertarik pada akar tata kelola Indonesia, memahami dinamika hukum Ternate adalah kunci untuk menghargai warisan kearifan lokal dalam menghadapi modernitas.

Ternate Sebagai Poros Hukum dan Politik di Maluku

Sejak abad ke-15, Ternate telah menjadi pusat kendali jalur rempah global. Posisi strategis ini menuntut adanya sistem pemerintahan yang kuat dan diakui. Islam, yang masuk melalui jalur perdagangan, dengan cepat memberikan kerangka kerja hukum dan etika yang dibutuhkan untuk mengelola masyarakat yang semakin beragam dan kompleks.

Sebelum kedatangan Islam, Ternate sudah memiliki struktur politik yang mapan yang dipimpin oleh para Bobato (kepala adat). Masyarakat Ternate terbagi dalam unit-unit sosial yang terikat pada aturan adat yang ketat. Ketika Islam diterima secara resmi oleh Kolano (Raja) Marhum, dan kemudian diintensifkan pada masa Sultan Zainal Abidin (abad ke-15), transformasi bukan berarti penghapusan total tradisi lama.

Sebaliknya, Syariat Islam menawarkan seperangkat aturan formal yang dapat mengatasi perselisihan antar-wilayah dan memperkuat legitimasi pemimpin di mata pedagang Muslim internasional. Transformasi dari ‘Kolano’ menjadi ‘Sultan’ menandai adopsi gelar keislaman sekaligus perubahan mendasar dalam konsep kedaulatan, yang kini berakar pada hukum Ilahi.

Pemerintahan Ternate awal didasarkan pada dualisme kekuasaan yang sangat efektif. Di satu sisi, terdapat institusi adat yang diwakili oleh Bobato yang mengurus urusan domestik, tanah, dan tradisi lokal. Di sisi lain, muncul institusi keagamaan yang diwakili oleh Kadi (Qadhi) dan para ulama, yang bertanggung jawab atas penerapan Syariat.

Bobato berperan sebagai penjaga moral dan pelaksana adat (hukum 'Dofu-Dofu'), sementara Kadi bertanggung jawab atas peradilan terkait masalah keagamaan (seperti perkawinan, waris, dan peribadatan). Sultan berdiri di puncak piramida, berfungsi sebagai pemersatu, memastikan bahwa keputusan hukum final mencerminkan keseimbangan antara Syara’ (Syariat) dan Ngare (Adat).

Fondasi Integrasi Syariat dan Adat: Dualisme Kekuasaan yang Harmonis

Inti dari keberhasilan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Ternate terletak pada kemampuan mereka untuk membagi yurisdiksi tanpa menciptakan konflik otoritas. Mereka menerapkan prinsip ‘integrasi fungsional’ di mana Adat mengisi celah yang tidak diatur oleh Syariat, dan Syariat memberikan legitimasi formal kepada struktur kekuasaan adat.

Hukum adat Ternate dikenal sebagai Dofu-Dofu, yang secara harfiah berarti 'berdua-dua' atau berpasangan, mencerminkan sifatnya yang mengikat dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Hukum ini berfokus pada hubungan kekerabatan, hak tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah (Foa Kimalaha).

Struktur politik didukung oleh Masyarakat Lima atau Maluku Kie Raha (Empat Raja Maluku), meskipun Ternate menjadi yang paling dominan. Pengaturan adat ini memastikan bahwa Syariat yang diadopsi harus tunduk pada kerangka sosial yang sudah ada. Syariat tidak menggantikan adat, melainkan diserap dan diinterpretasikan untuk melayani kebutuhan masyarakat lokal.

Contoh nyata dari integrasi ini terlihat dalam sistem kepemimpinan: meskipun Sultan memegang gelar keislaman tertinggi, ia tidak bisa memerintah tanpa restu dari Bobato (dewan adat) dan Jogugu (perdana menteri), yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat Ternate yang berbasis adat.

Sultan Ternate tidak hanya seorang pemimpin politik; ia juga adalah Khalifatullah (wakil Allah) dan Juru Bicara Adat tertinggi. Kekuatan Sultan adalah sintesis sempurna antara otoritas spiritual dan temporal. Dalam memutuskan perkara-perkara besar atau membuat Qanun (undang-undang kerajaan), Sultan selalu didampingi oleh dua dewan utama:

• Dewan Syara’ (Ulama): Memberikan pandangan teologis dan memastikan keputusan sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat.
• Dewan Bobato (Adat): Memberikan pandangan tentang kearifan lokal, implikasi sosial, dan memastikan keputusan tidak melanggar hak-hak ulayat.

Proses ini menghasilkan hukum yang oleh para sejarawan disebut sebagai ‘Syariat yang beradat’ atau ‘Adat yang bersyariat’ (Syara’ Ngare). Jika Syariat dan Adat berbenturan, Ternate seringkali mengutamakan kepentingan publik (maslahah mursalah) yang disepakati melalui musyawarah, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal.

Pembentukan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Hukum Ternate: Mekanisme Operasional

Bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik sehari-hari? Sistem hukum Ternate dikodifikasi melalui undang-undang tertulis, namun implementasinya tetap mengandalkan pembagian yurisdiksi yang jelas antara lembaga adat dan lembaga agama.

Untuk menghindari ambiguitas, Sultanat Ternate menyusun undang-undang kerajaan (Qanun) yang merupakan kristalisasi dari integrasi Syariat dan Adat. Qanun ini mengatur mulai dari sistem perpajakan, perdagangan, hingga hukum pidana dan perdata.

Ternate memiliki struktur peradilan yang berlapis:

1. Pengadilan Adat (Lembaga Bobato): Mengurus sengketa tanah, perselisihan keluarga non-agama (misalnya penghinaan atau utang piutang kecil), dan pelanggaran adat. Keputusan berorientasi pada pemulihan harmoni sosial melalui ganti rugi adat (denda adat).
2. Pengadilan Syariat (Lembaga Kadi): Mengurus masalah murni keagamaan seperti perceraian, pembagian warisan (faraid), dan kejahatan yang jelas diatur dalam fikih (seperti perzinahan atau pencurian yang terbukti).
3. Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung): Merupakan yudikatif tertinggi. Sultan atau perwakilan resminya (Jogugu) mendengarkan banding dari kedua lembaga di atas. Keputusan final Sultan akan menjadi preseden hukum yang menguatkan integrasi kedua sistem tersebut.

Dalam banyak kasus, Syariat menjadi 'Hukum Utama' untuk menentukan hukuman berat (pidana), namun prosedur pembuktian dan proses penyelesaian sengketa seringkali menggunakan standar dan institusi adat yang menjamin partisipasi komunitas.

Hukum Waris adalah contoh paling jelas dari sinkretisme ini. Menurut Syariat (Faraid), pembagian warisan sudah diatur secara rigid. Namun, Adat Ternate mengakui kepemilikan komunal atas tanah pusaka (ulayat) yang tidak dapat dibagi secara individual sesuai Faraid. Untuk mengatasi ini, sistem Ternate menetapkan:

• Harta Pusaka/Ulayat: Tetap dikuasai secara komunal atau dikelola oleh ahli waris tertua (mengikuti aturan adat).
• Harta Perolehan (Harta Pencaharian): Dibagi berdasarkan Syariat (Faraid), namun seringkali dimodifikasi dengan musyawarah adat untuk menghindari sengketa keluarga.

Demikian pula dalam hukum perkawinan: akad nikah harus sah secara Syariat (ijab kabul, wali, saksi), namun prosedur sebelum dan sesudah pernikahan, seperti mahar, pesta, dan kedudukan sosial pasangan, diatur secara ketat oleh adat (dina). Integrasi Syariat dan Adat ini memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dipenuhi tanpa merusak struktur sosial yang sudah ada.

Tantangan dan Warisan Integrasi Syariat dan Adat Ternate

Model pemerintahan hukum Ternate yang terintegrasi ini bukan tanpa tantangan. Intervensi eksternal, terutama dari kekuatan kolonial Eropa, memberikan tekanan besar pada tatanan hukum ini.

Sejak kedatangan Portugis dan kemudian Belanda (VOC), otonomi hukum Ternate mulai terkikis. Kolonial berusaha menerapkan hukum Eropa (Hukum Hindia Belanda) yang didasarkan pada prinsip sekuler dan individualistik. Hal ini sangat kontras dengan sistem hukum Ternate yang komunal dan berbasis agama-adat.

Sultan dan Bobato seringkali harus berjuang keras untuk mempertahankan yurisdiksi Pengadilan Adat dan Kadi. Meskipun kekuatan politik Sultan melemah di bawah perjanjian kolonial, sistem hukum adat-syariat tetap bertahan di tingkat desa dan masyarakat sebagai bentuk perlawanan budaya dan legal. Masyarakat Ternate terus menyelesaikan sengketa internal mereka menggunakan aturan Dofu-Dofu dan Faraid, mengabaikan sebagian besar regulasi kolonial yang tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Warisan hukum Ternate memiliki relevansi yang signifikan bagi Indonesia modern. Sistem ini membuktikan bahwa hukum agama dan hukum lokal dapat hidup berdampingan secara produktif dan saling menguatkan, bukan saling meniadakan.

Model Ternate menawarkan pelajaran berharga mengenai desentralisasi yurisdiksi dan kearifan lokal dalam:

• Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi: Mengutamakan mediasi dan musyawarah yang dilakukan oleh tetua adat sebelum dibawa ke pengadilan formal.
• Harmonisasi Peraturan Daerah: Menunjukkan bagaimana peraturan daerah berbasis Syariat atau Adat dapat diformulasikan tanpa melanggar tatanan hukum nasional.
• Legitimasi Kepemimpinan: Kekuatan pemimpin tidak hanya pada kekuasaan formal, tetapi pada pengakuan spiritual (Syariat) dan sosial (Adat).

Studi tentang integrasi Syariat dan Adat Ternate menegaskan bahwa kearifan lokal adalah sumber hukum yang kaya dan dinamis, bukan sekadar relik masa lalu yang kaku.

Kesimpulan: Keseimbangan Abadi dalam Sistem Pemerintahan Hukum Ternate

Integrasi Syariat dan Adat: Pembentukan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Hukum Ternate adalah salah satu kisah sukses tata kelola hukum di Nusantara. Sultanat Ternate berhasil menciptakan sebuah negara hukum yang melampaui masanya, di mana legitimasi tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dari kemampuan pemimpin untuk menjadi jembatan antara nilai-nilai agama universal (Syariat) dan kebutuhan sosiologis lokal (Adat).

Dualisme yurisdiksi yang dipimpin oleh Sultan sebagai otoritas tunggal—namun dikontrol oleh dewan Bobato dan Ulama—menghasilkan stabilitas politik dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Warisan ini menjadi bukti empiris bahwa dalam konteks Indonesia, hukum yang paling efektif adalah hukum yang mengakomodasi pluralitas sumber, yang mampu menyerap nilai-nilai spiritual tanpa meniadakan identitas budaya.

Memahami bagaimana sistem pemerintahan berdasarkan hukum Ternate berfungsi adalah langkah penting dalam menghargai kedalaman sejarah hukum Indonesia dan relevansi hukum adat-Syariat dalam pembangunan bangsa saat ini.