Menguak Jejak Kolonial: Kemegahan dan Kompleksitas Pura Bali dalam Catatan Belanda Abad Ke-19

Pura, bagi masyarakat Bali, bukan sekadar struktur fisik tempat bersembahyang; ia adalah jagat mikro kosmos, simpul energi antara manusia dengan alam, dan poros peradaban. Ketika kolonialisme Belanda memasuki kepulauan Indonesia, terutama setelah kampanye militer intensif di Bali pada paruh kedua abad ke-19, Pura menjadi objek studi yang tak terhindarkan. Catatan-catatan etnografi, laporan militer, dan arsip administrasi yang dihasilkan oleh para pejabat, ahli bahasa, dan sarjana kolonial menawarkan deskripsi yang luar biasa mendetail—namun seringkali bias—mengenai kemegahan arsitektural dan kompleksitas fungsi sosial-religius Pura. Analisis mendalam terhadap ‘Catatan Belanda Abad Ke-19’ memungkinkan kita untuk merekonstruksi citra Pura Bali pada masa itu, memperlihatkan perpaduan tak terpisahkan antara seni, spiritualitas, dan kekuasaan yang terpatri dalam setiap ukiran batu. Artikel ini akan membedah bagaimana mata kolonial melihat dan mendokumentasikan jantung spiritual Bali, mengungkap lapisan kemegahan dan kompleksitas yang sering luput dari pandangan modern.

I. Konteks Sejarah Dokumentasi: Mata Kolonial dan Kebutuhan Administratif

Abad ke-19 menandai periode di mana kekuasaan Belanda bertransisi dari sekadar dominasi perdagangan (VOC) menjadi kontrol administratif teritorial yang ketat (Pemerintahan Hindia Belanda). Setelah serangkaian puputan (perang bunuh diri) yang tragis di Bali, terutama pada tahun 1906 dan 1908, Belanda merasa perlu untuk memahami subjek jajahannya—bukan hanya untuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga untuk mencegah pemberontakan dan memuluskan birokrasi. Pura, sebagai pusat kekuasaan politik dan spiritual kerajaan-kerajaan Bali, segera menjadi fokus dokumentasi.

Motivasi dokumentasi kolonial dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, Intelijen Militer dan Administratif: memahami letak geografis, struktur sosial, dan hirarki kekuasaan Pura membantu Belanda dalam strategi kontrol wilayah. Kedua, Rasa Ingin Tahu Ilmiah (Etnografi): seiring berkembangnya ilmu orientalisme di Eropa, sarjana seperti Christiaan Snouck Hurgronje, R. Goris, dan F.A. Liefrinck dikirim untuk mengumpulkan data tentang adat istiadat, hukum agama (Adat), dan kepercayaan lokal. Ketiga, Eksotisme dan Koleksi: artefak, sketsa, dan foto Pura seringkali dikirim ke museum di Leiden atau Amsterdam sebagai bukti kejayaan kolonial dan bahan pameran ‘dunia Timur’ yang eksotis.

Catatan-catatan ini hadir dalam berbagai bentuk: laporan resmi (Memorie van Overgave), buku etnografi yang sangat tebal (misalnya, deskripsi mendalam tentang sistem Subak yang terkait erat dengan Pura), dan ribuan foto stereoskopik yang kini tersimpan di KITLV (Leiden) dan Tropenmuseum. Sumber-sumber ini, meskipun memiliki bias inheren (Orientalist Gaze), memberikan detail yang luar biasa mengenai kondisi Pura sebelum modernisasi masif.

II. Kemegahan Arsitektural Pura: Deskripsi Struktural Tri Mandala

Salah satu aspek yang paling sering dicatat oleh para pengamat Belanda adalah kemegahan visual Pura, yang berbeda tajam dengan masjid atau gereja yang mereka kenal. Mereka terpesona oleh konsep tata ruang yang terintegrasi erat dengan kosmologi Hindu Dharma. Dokumentasi Belanda sering merujuk pada prinsip Tri Mandala—tiga halaman yang merefleksikan tiga dunia: Nista Mandala (halaman terluar), Madya Mandala (halaman tengah), dan Utama Mandala (halaman terdalam atau paling suci).

Pejabat kolonial secara spesifik mencatat bagaimana gerbang Pura, terutama Candi Bentar (gerbang terbelah) di Nista Mandala dan Kori Agung (gerbang utama) yang menuju Utama Mandala, berfungsi sebagai penanda visual kekuasaan dan batas spiritual. Catatan Belanda sering menggambarkan Candi Bentar—sebagai pembelahan gunung suci Mahameru—bukan sekadar sebagai pintu masuk, melainkan sebagai sebuah propaganda visual yang mengesankan, seringkali diapit oleh patung penjaga yang mengerikan (bhoma atau kala).

Kori Agung, yang umumnya lebih besar dan dihiasi ukiran yang lebih rumit, dideskripsikan sebagai penanda status sosial Pura tersebut. Misalnya, Pura yang terafiliasi langsung dengan puri (istana) kerajaan memiliki Kori Agung dengan detail ukiran batu paras yang sangat halus, seringkali menggambarkan kisah Ramayana atau Mahabharata yang rumit. Laporan Belanda dari awal abad ke-20 mengenai Pura Taman Ayun (Mengwi) dan Pura Besakih sangat menekankan skala monumental dan kerumitan ukiran yang mendominasi pandangan pertama.

Para pengamat Belanda, yang terlatih dalam seni arsitektur Eropa, memberikan perhatian khusus pada material lokal. Mereka mencatat penggunaan batu paras (batu vulkanik lunak) yang memungkinkan para pengukir Bali menciptakan detail-detail ornamen yang luar biasa. Deskripsi berfokus pada relief yang padat, menceritakan mitologi Hindu lokal, flora, dan fauna. Dalam beberapa kasus, di Pura yang kaya seperti Pura Maospahit (Denpasar), catatan Belanda mencantumkan kekaguman mereka terhadap penggunaan material mewah, seperti atap ijuk yang ditumpuk rapi dan hiasan terbuat dari emas atau perak yang disumbangkan oleh keluarga bangsawan (triwangsa).

Kompleksitas yang paling menonjol ditemukan di Utama Mandala, terutama pada struktur Meru (menara bertingkat) dan Bale Kulkul. Meru, yang tingkatan atapnya (dari 3 hingga 11) menunjukkan hirarki dewa yang dihormati, dideskripsikan sebagai representasi nyata dari Gunung Mahameru di pusat dunia. Catatan Belanda mengukur tinggi setiap Meru dan mencoba mengasosiasikannya dengan dewa atau leluhur tertentu, menunjukkan upaya mereka untuk mengkatalogisasi panteon Hindu Bali.

III. Kompleksitas Fungsi Pura: Jantung Politik, Ekonomi, dan Hukum

Catatan kolonial tidak berhenti pada deskripsi arsitektur; mereka secara simultan mencoba menguraikan mengapa struktur fisik ini memiliki kekuatan sosial yang begitu besar. Bagi Belanda, Pura bukanlah sekadar tempat ibadah; ia adalah simpul krusial dalam jaringan kekuasaan Bali. Mereka menyadari bahwa jika Pura dikontrol, maka sistem sosial Bali akan lebih mudah ditundukkan.

Di abad ke-19, terutama sebelum intervensi langsung Belanda, Pura Besar (Pura Dadia, Pura Kawitan) seringkali menjadi penanda legalitas kekuasaan Raja atau bangsawan (Gusti). Catatan Hindia Belanda menunjukkan bahwa ritual di Pura, seperti upacara penobatan atau upacara Pitra Yadnya (Ngaben) kerajaan, adalah validasi publik atas legitimasi politik. Hilangnya Pura berarti hilangnya otoritas. Contoh paling dramatis adalah laporan mengenai Pura di Lombok dan Karangasem, di mana kepemilikan Pura menjadi inti konflik politik antar-kerajaan.

Pura Desa, yang menjadi poros kehidupan masyarakat di tingkat desa, juga didokumentasikan sebagai lembaga semi-politik. Keputusan desa, termasuk masalah sengketa lahan atau hukum adat, seringkali diputuskan dalam pertemuan yang diadakan di area Madya Mandala Pura, menegaskan peran Pura sebagai pusat hukum dan administrasi.

Salah satu kontribusi terbesar dari catatan etnografi Belanda adalah pengungkapan kompleksitas sistem irigasi Subak dan hubungannya yang tak terpisahkan dengan Pura. Ahli irigasi Belanda awalnya kesulitan memahami mengapa manajemen air di Bali sangat terdesentralisasi namun sangat efisien. Mereka kemudian menemukan bahwa Pura Ulun Danu (Pura air) berfungsi sebagai otoritas spiritual dan administratif yang mengatur distribusi air dari danau dan sungai ke sawah-sawah.

Laporan yang diterbitkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh para ahli pertanian Belanda mendeskripsikan secara rinci bagaimana pendeta (pemangku) Pura Ulun Danu menentukan jadwal tanam, jadwal pengairan, dan bahkan memediasi konflik air. Ini menunjukkan bahwa ‘kemegahan’ Pura tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga fungsional secara ekonomi, menjaga keseimbangan ekologis dan kemakmuran pangan di pulau tersebut. Belanda mengakui bahwa Pura adalah ‘bank benih’ spiritual dan regulator ekonomi yang tidak dapat mereka tiru dengan sistem Eropa.

Kompleksitas Pura semakin jelas dalam kaitannya dengan siklus ritual yang rumit. Catatan Belanda menunjukkan keterkejutan mereka terhadap sistem kalender Bali (Pawukon) yang sangat berbeda dari kalender Masehi. Para ahli bahasa Belanda, seperti R. Goris, menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memetakan siklus upacara Odalan (ulang tahun Pura) yang berbasis pada pertemuan hari-hari baik dalam kalender 210 hari. Setiap Pura memiliki siklus Odalan yang unik, yang menuntut perencanaan sosial dan ekonomi yang masif.

Dokumentasi ini mencakup jadwal Odalan di Pura-pura besar seperti Besakih atau Ulun Danu Batur, menunjukkan betapa intensifnya kehidupan spiritual masyarakat Bali. Bagi Belanda, yang berusaha menertibkan administrasi, kerumitan kalender ini adalah tantangan birokrasi, namun juga bukti kedalaman tradisi yang mengakar kuat.

IV. Deskripsi Ritual: Antara Kekaguman dan Ketidakpahaman

Deskripsi Pura dalam catatan Belanda mencapai puncaknya ketika membahas upacara-upacara besar. Upacara ini sering kali melibatkan ribuan orang, puluhan bahkan ratusan hewan persembahan, dan tampilan kemewahan yang sulit dibayangkan di Eropa. Belanda mendokumentasikan ritual dengan detail fotografis, namun sering kali gagal menangkap makna esoteris di baliknya.

Meskipun upaya dokumentasi intensif baru terjadi setelah periode peperangan, laporan-laporan dari pejabat yang menyaksikan upacara besar, seperti Eka Dasa Rudra (upacara penyucian jagat yang diadakan setiap seratus tahun), sangat berharga. Walaupun pada abad ke-19 upacara ini tidak selalu terlaksana penuh, deskripsi tentang Panca Walikrama (upacara besar setiap sepuluh tahun) di Pura Besakih menunjukkan besarnya skala persembahan (banten) yang memerlukan tenaga kerja ratusan desa.

Belanda terkesima oleh persembahan yang disusun dalam bentuk menara raksasa (gebogan) yang mencapai beberapa meter tingginya. Foto-foto kolonial dari periode tersebut seringkali menampilkan barisan wanita (prada) yang membawa persembahan di atas kepala, sebuah manifestasi visual dari kemakmuran dan pengabdian yang tak tertandingi. Namun, fokus catatan kolonial seringkali lebih pada aspek ‘spektakel’ daripada makna filosofis Tattwa (filsafat Hindu Bali).

Salah satu ritual yang paling banyak menarik perhatian (dan perdebatan moral di Eropa) adalah upacara Ngaben (kremasi). Dalam konteks Pura Dalem (Pura kematian), upacara Ngaben yang melibatkan pembakaran jenazah di kompleks Pura didokumentasikan dengan sangat detail. Laporan Belanda dari Bali Selatan menggambarkan megahnya wadah (tempat jenazah) yang dihiasi dengan ukiran naga dan singa, dibawa oleh ratusan orang dalam arak-arakan. Mereka melihat ini sebagai pemborosan kekayaan yang luar biasa.

Yang paling menantang bagi moral kolonial adalah praktik suttee atau masatya (pengorbanan diri janda raja), yang meskipun telah menurun, masih terjadi pada awal intervensi kolonial. Dokumentasi mengenai puputan Klungkung pada tahun 1908, di mana ratusan orang, termasuk raja dan pendeta, melakukan bunuh diri massal di depan Pura, menjadi puncak dari kesaksian Belanda mengenai kekuatan spiritual Pura sebagai tempat validasi spiritual tertinggi, bahkan di hadapan kematian.

V. Bias Orientalis dan Keterbatasan Interpretasi

Penting untuk diakui bahwa meskipun catatan Belanda Abad Ke-19 kaya akan detail, mereka tidak luput dari lensa Orientalisme. Interpretasi kolonial seringkali menyederhanakan kompleksitas metafisika Bali menjadi kategori yang mudah dipahami oleh pikiran Barat, yang berorientasi pada rasionalitas dan monoteisme.

Misalnya, konsep Taksu (aura karisma spiritual) atau Rwa Bhineda (dualitas) yang menjadi dasar arsitektur Pura seringkali hanya dideskripsikan sebagai ‘kepercayaan primitif’ atau ‘takhayul’. Para sarjana kolonial cenderung mencari ‘sistem’ yang logis dan terstruktur seperti hukum Romawi, sehingga mereka kesulitan mengartikan fleksibilitas dan adaptabilitas dharma Bali yang terikat pada lokasi, kasta, dan garis keturunan.

Catatan foto kolonial juga sering kali menekankan sisi eksotis dan dramatis—fokus pada kemiskinan di luar tembok Pura, kontras dengan kemewahan interior, atau menekankan aspek upacara yang dianggap ‘barbar’—untuk membenarkan misi ‘pencerahan’ atau Ethical Policy Belanda. Dengan demikian, meskipun kita mendapatkan gambaran kemegahan Pura, kita juga harus membaca catatan tersebut dengan kesadaran akan upaya kolonial untuk mereduksi dan mengklasifikasikan budaya Bali dalam konteks dominasi.

VI. Warisan Dokumentasi: Menghubungkan Masa Lalu dan Masa Kini

Meskipun dibentuk oleh bias kolonial, ‘Catatan Belanda Abad Ke-19’ memiliki nilai historis dan arkeologis yang tak ternilai. Dokumentasi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Pura Bali masa kini—yang telah mengalami restorasi pasca-gempa, modernisasi, dan pengaruh pariwisata—dengan kondisi otentik Pura ratusan tahun yang lalu.

Foto-foto dan sketsa-sketsa yang dibuat oleh para fotografer kolonial (seperti Kees van Dijk atau Th. G. T. G. G. Pleyte) sering menjadi referensi utama bagi arkeolog dan Balinese kontemporer ketika mereka melakukan pemugaran Pura. Catatan-catatan tekstual mengenai denah Pura yang hilang atau yang rusak akibat bencana alam dan peperangan membantu dalam rekonstruksi dan pelestarian warisan budaya. Misalnya, studi mendalam tentang sistem Subak yang didokumentasikan oleh Belanda berperan penting dalam pengakuan UNESCO World Heritage atas sistem Subak Bali, yang mengakui Pura Ulun Danu sebagai regulator utama dari lanskap budaya tersebut.

Kemegahan dan kompleksitas Pura yang dipaparkan dalam catatan-catatan ini menegaskan bahwa Pura di Bali adalah entitas yang hidup, dinamis, dan multidimensional. Ia adalah museum terbuka yang menyimpan memori arsitektur, sekaligus parlemen spiritual yang menentukan ritme kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Kesimpulan

Catatan Belanda Abad Ke-19 tentang Pura Bali adalah jendela informasi yang unik, penuh dengan detail arsitektural dan fungsional yang luar biasa, namun selalu diwarnai oleh interaksi kekuasaan kolonial. Dokumen-dokumen ini menggambarkan Pura bukan hanya sebagai tempat ibadah yang megah dengan ukiran dan Meru yang menjulang tinggi, tetapi sebagai institusi yang sangat kompleks, yang mengontrol politik, ekonomi (Subak), dan hukum adat. Kemegahan Pura adalah refleksi langsung dari otoritas spiritual para pendeta (pedanda) dan kekuatan politik para raja (dewata).

Mempelajari arsip kolonial memungkinkan kita menghargai kedalaman peradaban Bali yang terstruktur rapi. Saat ini, warisan dokumentasi ini menjadi kunci penting bagi upaya pelestarian budaya, memastikan bahwa kompleksitas Pura Bali, sebagai cerminan kosmos, akan terus dihormati dan dipahami oleh generasi mendatang, melampaui interpretasi dan bias yang pernah melekat pada mata kolonial.