Analisis Mendalam: Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok: Pengiriman Utusan Resmi dan Pengakuan Status

Pengantar: Mengapa Dinasti Tang Penting bagi Politik Nusantara Kuno?

Dalam narasi sejarah Asia Tenggara maritim, Tiongkok seringkali muncul bukan hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai poros gravitasi politik dan ekonomi. Di antara semua dinasti yang pernah berkuasa, Dinasti Tang (618–907 M) memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk peta kekuasaan di Nusantara. Interaksi yang terjadi bukanlah sekadar transaksi komersial biasa, melainkan sebuah pertunjukan politik tingkat tinggi yang dikenal sebagai Sistem Upeti (Tribute System).

Artikel ini akan mengupas tuntas kompleksitas dan signifikansi dari Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok: Pengiriman Utusan Resmi dan Pengakuan Status. Bagi kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Sriwijaya dan Holing, mengirim utusan resmi ke Chang’an, ibu kota Tang, adalah investasi strategis. Ini adalah jalan untuk memperoleh legitimasi internasional, stabilitas politik internal, dan tentu saja, akses ke pasar terbesar di dunia.

Kita akan menjelajahi motivasi di balik perjalanan berbahaya para utusan ini, bagaimana mekanisme pengakuan status bekerja, dan warisan abadi yang ditinggalkan oleh diplomasi lintas samudra yang luar biasa ini.

Dinasti Tang dan Kosmologi Asia Timur: Sistem Upeti Sebagai Jantung Diplomasi

Untuk memahami hubungan diplomatik antara Nusantara dan Tiongkok, kita harus terlebih dahulu memahami pandangan dunia Dinasti Tang. Kekaisaran Tiongkok memandang dirinya sebagai Tianxia (Semua yang Ada di Bawah Langit), pusat peradaban dunia. Semua negara di luar Tiongkok dianggap sebagai negara bawahan atau pengikut yang wajib memberikan penghormatan.

Sistem Upeti bukanlah murni eksploitasi, melainkan sebuah kerangka hubungan yang didefinisikan secara ritualistik, yang memastikan kedamaian, perdagangan, dan legitimasi politik. Ini adalah mekanisme utama yang mengatur Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok.

Upeti (Gong) adalah inti dari pengakuan status. Ketika sebuah kerajaan dari Nusantara mengirim utusan, mereka membawa persembahan berupa produk khas lokal—rempah-rempah, gading, burung eksotis, atau hasil hutan—sebagai tanda tunduk secara simbolis kepada Kaisar Tang.

Namun, hubungan ini bersifat timbal balik. Setelah upeti diterima dan diverifikasi oleh Kementerian Ritual (Libu), utusan tersebut tidak hanya dijamu dengan mewah tetapi juga menerima hadiah balasan (Ci) dari Kaisar. Hadiah balasan ini seringkali bernilai jauh lebih tinggi daripada upeti yang diberikan, seperti sutra berkualitas tinggi, keramik, koin tembaga, dan yang paling penting, cap resmi (seal) kekaisaran.

Manfaat Kunci dari Sistem Upeti bagi Nusantara:

• Legitimasi Internal: Pengakuan resmi dari Kaisar Tang meningkatkan status penguasa lokal di mata rakyat dan saingan mereka. Status ini sangat penting untuk stabilitas dinasti.
• Keamanan Maritim: Dengan diakui sebagai mitra dagang resmi, kapal-kapal dari Nusantara cenderung lebih aman dari perompakan di jalur pelayaran Tiongkok Selatan.
• Akses Pasar: Utusan diberi izin untuk melakukan perdagangan pribadi dalam skala besar di pelabuhan-pelabuhan utama Tiongkok, di luar batasan perdagangan biasa.
• Transfer Pengetahuan: Utusan sering membawa kembali teknologi, literatur, dan ide-ide administrasi dari Tiongkok.

Membongkar Misi Utusan Resmi dari Nusantara

Proses pengiriman utusan ke Dinasti Tang adalah operasi logistik dan politik yang sangat mahal dan berisiko. Utusan yang dipilih haruslah tokoh yang memiliki kecakapan diplomasi, pengetahuan tentang ritual istana Tiongkok, dan kemampuan bertahan dalam perjalanan laut yang panjang.

Catatan sejarah Tiongkok, terutama dalam karya-karya seperti Xin Tang Shu (Sejarah Baru Tang), mencatat interaksi reguler dengan beberapa kerajaan di kepulauan. Dua yang paling menonjol adalah Sriwijaya dan Holing.

1. Sriwijaya (Sanfoqi/Shih-li-fo-shih)

Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang, adalah kekuatan maritim tak terbantahkan di Asia Tenggara pada masa itu. Bagi Tang, Sriwijaya adalah pintu gerbang menuju perdagangan Selat Malaka. Sriwijaya mengirim utusan berkali-kali, tidak hanya untuk tujuan perdagangan tetapi juga untuk memperkuat identitasnya sebagai pusat pembelajaran Buddha yang sah.

Hubungan ini mencapai puncaknya ketika Sriwijaya mampu memonopoli perizinan kapal dagang Tiongkok yang menuju Samudra Hindia, berkat status diplomatik yang mereka peroleh dari Chang’an.

2. Holing atau Kalingga (Jawa)

Kerajaan Holing, yang diyakini berada di pantai utara Jawa Tengah, tercatat mengirim utusan pada tahun 640 M. Kisah mengenai Ratu Shima, yang memerintah Holing dengan keadilan yang keras, bahkan tercatat dalam dokumen Tang, menunjukkan betapa detailnya pengamatan Tiongkok terhadap kerajaan di selatan.

3. Mataram Kuno (Jika Muncul di Akhir Periode Tang)

Meskipun aktivitas Mataram Kuno di Jawa cenderung lebih dominan pasca-Tang, kontak informal dan utusan sporadis mungkin telah terjadi, terutama setelah pusat kekuasaan bergeser dari Sriwijaya atau ketika faksi-faksi baru mencoba mencari pengakuan kekaisaran Tiongkok untuk menyaingi rival regional mereka.

Perjalanan dari Nusantara menuju Kanton (Guangzhou) dan kemudian melalui darat ke ibu kota Chang’an (ribuan kilometer jauhnya) membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun penuh, tergantung musim angin monsoon.

Utusan harus menghadapi berbagai bahaya:

• Perompakan di Laut Cina Selatan.
• Badai yang menghancurkan.
• Penyakit tropis dan kelaparan.
• Negosiasi rumit dengan kerajaan-kerajaan transit seperti Champa atau Funan.

Fakta bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara bersedia menanggung risiko dan biaya sebesar ini menegaskan betapa krusialnya pengakuan dari Dinasti Tang bagi kelangsungan hidup politik mereka.

Pengakuan Status: Legitimasi Politik dan Ekonomi

Pengakuan status oleh Kaisar Tang adalah hadiah paling berharga yang bisa dibawa pulang oleh seorang utusan. Pengakuan ini bukan sekadar surat resmi, melainkan sertifikasi politik yang memiliki efek domino di seluruh Asia Tenggara.

Ketika Kaisar Tang mengakui seorang raja Nusantara, ia memberikan gelar resmi (seperti 'Raja yang Setia dan Tulus') atau bahkan cap (stempel) yang mengesahkan kekuasaan lokal. Gelar ini secara efektif memberikan legitimasi yang dibutuhkan oleh raja untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, menekan pemberontakan internal, dan membenarkan hegemoni regional mereka.

Dalam konteks Sriwijaya, pengakuan ini memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai 'agen' atau 'perantara' resmi Tiongkok di perairan selatan, memberikan mereka hak untuk mengendalikan jalur pelayaran yang melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda.

Walaupun tujuan utama diplomasi adalah status dan legitimasi, perdagangan adalah hasil sampingan yang sangat menguntungkan. Utusan yang membawa upeti diberi izin untuk menjual barang-barang dagangan mereka secara langsung kepada pedagang Tiongkok, seringkali tanpa dikenakan pajak atau dengan tarif yang sangat rendah.

Komoditas utama yang dibawa oleh Nusantara meliputi:

• Rempah-rempah langka (cengkeh, pala, lada).
• Kayu aromatik (cendana, gaharu).
• Hasil laut dan mineral (gading, emas dari Sumatera dan Kalimantan).
• Produk hutan (kapur barus).

Imbalannya, kerajaan Nusantara membawa pulang porselen halus, sutra, mata uang logam, dan buku-buku yang sangat dicari, memperkaya budaya material dan ekonomi lokal.

Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok juga memiliki dampak budaya yang besar. Utusan seringkali membawa serta biksu Buddha atau sarjana. Misalnya, biksu-biksu Tiongkok seperti I-Tsing (Yijing) melakukan perjalanan bolak-balik antara Tiongkok dan India, dan mereka sering singgah di Sriwijaya. Catatan I-Tsing tentang Sriwijaya sebagai pusat studi Buddha menjadi bukti betapa pentingnya peran diplomasi dalam memfasilitasi pertukaran spiritual dan akademik.

Kedatangan utusan asing juga memicu rasa ingin tahu di istana Tang, yang menghasilkan catatan-catatan etnografi berharga yang kini menjadi sumber primer kita untuk memahami kehidupan sosial, struktur politik, dan geografi kerajaan-kerajaan Nusantara kuno.

Studi Kasus: Catatan Sejarah Dinasti Tang (Analisis Primer)

Kekuatan analisis sejarah modern terletak pada penggunaan sumber primer. Catatan resmi Dinasti Tang merupakan harta karun informasi mengenai hubungan antar-negara. Dokumen-dokumen ini bukan hanya mencatat kunjungan utusan, tetapi juga menggambarkan rute pelayaran, deskripsi komoditas, dan bahkan anekdot tentang praktik pemerintahan lokal.

Kedua buku sejarah resmi ini secara sistematis mencatat kedatangan utusan dari 'Laut Selatan' (Nanhai). Catatan ini secara ketat membedakan antara perdagangan murni dan misi upeti resmi. Hanya utusan yang diterima di istana dan dicatat dalam daftar resmi yang benar-benar memberikan pengakuan status. Jika catatan Tang menyatakan bahwa seorang raja di Nusantara 'mengirim utusan dan upeti', itu berarti pengakuan status telah diberikan.

Analisis frekuensi pengiriman utusan dari suatu kerajaan menunjukkan stabilitas dan kekuatan kerajaan tersebut. Sriwijaya, dengan pengiriman utusan yang teratur, jelas menunjukkan stabilitas politik yang tinggi dan kemampuan untuk membiayai misi diplomatik yang mahal.

Ketika utusan tiba di Chang’an, mereka menjalani protokol yang ketat. Proses ini memastikan hierarki dipertahankan. Mereka diperiksa di perbatasan, ditempatkan di wisma khusus untuk tamu asing (biasanya di bawah pengawasan *Honglu Si* atau Pengadilan Urusan Luar Negeri), dan diinstruksikan tentang ritual yang harus mereka ikuti di hadapan Kaisar. Pelaksanaan ritual yang sempurna adalah bagian integral dari proses pengakuan status.

Warisan Hubungan Diplomatik: Jendela Sejarah dan Identitas

Periode Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok adalah salah satu babak paling penting dalam sejarah luar negeri Nusantara kuno. Interaksi ini membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan di kepulauan bukanlah entitas terisolasi, melainkan pemain aktif dalam jaringan politik dan ekonomi global di zamannya.

Warisan dari hubungan ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

• Infrastruktur Maritim: Diplomasi ini memicu pengembangan kapal-kapal besar yang mampu melintasi samudra, serta pengembangan pelabuhan transit yang aman.
• Pengaruh Bahasa: Walaupun tidak seekstensif pengaruh India, kontak dengan Tiongkok melalui diplomasi memicu adopsi beberapa istilah Tiongkok dalam bahasa Melayu kuno, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan tata kelola.
• Bentuk Negara Awal: Kebutuhan untuk mengelola misi upeti yang kompleks dan perdagangan yang mengikutinya mendorong kerajaan Nusantara untuk mengembangkan sistem administrasi yang lebih terpusat dan canggih.

Hubungan diplomatik ini bukan sekadar catatan kaki sejarah; ia adalah fondasi yang membantu kerajaan-kerajaan maritim Nusantara mencapai puncak keemasan mereka, memastikan pengakuan status yang mereka butuhkan untuk mendominasi jalur perdagangan global.

Kesimpulan: Diplomasi Tang sebagai Pilar Legitimasi Nusantara

Pengiriman utusan resmi dari kerajaan-kerajaan Nusantara ke Dinasti Tang merupakan upaya strategis yang jauh melampaui kepentingan perdagangan semata. Dalam konteks geopolitik Asia pada abad ke-7 hingga ke-10, pengakuan formal dari Chang’an adalah mata uang politik yang paling bernilai.

Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Tang di Tiongkok: Pengiriman Utusan Resmi dan Pengakuan Status menegaskan bahwa kerajaan seperti Sriwijaya dan Holing mahir dalam seni diplomasi. Mereka memanfaatkan Sistem Upeti, bukan sebagai bentuk penyerahan diri, tetapi sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi politik, mengamankan jalur perdagangan, dan memposisikan diri mereka sebagai kekuatan regional yang dihormati dan diakui oleh imperium terbesar di dunia saat itu. Analisis mendalam terhadap interaksi ini memberikan kita pemahaman yang lebih kaya tentang kecerdasan politik para pendahulu kita dalam panggung sejarah global.