Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya: Menguak Konsep Kekuasaan Kosmik dan Perlindungan Dharmaraja

Sriwijaya, sebuah entitas maritim yang menguasai Selat Malaka selama lebih dari enam abad, seringkali dikenang sebagai imperium perdagangan yang luar biasa. Namun, reduksi semata pada kekuatan ekonomi dan militer gagal menangkap inti sejati keagungan mereka. Kekuatan absolut Sriwijaya terletak pada legitimasi spiritual dan ideologi yang diemban oleh pemimpinnya. Memahami Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya berarti menyelami lautan filosofi politik-kosmik kuno, di mana kedaulatan tidak diukur dari luas wilayah fisik, melainkan dari status spiritualnya sebagai pelindung tatanan semesta. Konsep Kekuasaan Kosmik dan Perlindungan Dharmaraja adalah dua pilar yang menjadikan Sriwijaya, melalui rajanya, sebagai pusat dunia (mandala) yang tak tertandingi di Asia Tenggara.

Artikel analisis mendalam ini, berdasarkan perspektif pengamat sejarah profesional dan literatur arkeologi, akan mengupas tuntas bagaimana raja-raja Sriwijaya menjustifikasi dominasi mereka, mengubah kekuasaan politik menjadi otoritas ilahi, dan membangun sebuah imperium yang didirikan di atas keyakinan, bukan hanya besi dan layar.

Pilar Legitimasi: Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya dalam Sumber Primer

Untuk memahami kedudukan raja, kita harus kembali pada sumber paling otentik: prasasti yang ditinggalkan oleh para Maharaja itu sendiri dan catatan asing, terutama dari pengembara Tiongkok dan biarawan Buddha.

Gelar yang digunakan oleh penguasa Sriwijaya menunjukkan status yang jauh melampaui pemimpin suku biasa. Penggunaan gelar Maharaja (Raja Agung) menunjukkan pengakuan terhadap kedaulatan yang luas dan superioritas atas raja-raja bawahan. Namun, gelar yang lebih mendalam secara spiritual adalah Dapunta Hyang.

Prasasti Kedukan Bukit (683 M) menyebutkan Dapunta Hyang yang berhasil melakukan perjalanan suci (siddhayatra) dan menaklukkan daerah baru. Istilah ini sering ditafsirkan sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan spiritual tinggi atau bahkan memiliki koneksi langsung dengan dewa/Buddha. Ini adalah bukti awal bahwa legitimasi raja sudah berakar pada kemampuan spiritual dan pencapaian kosmis, bukan sekadar keturunan atau kekuatan militer.

Penting untuk dicatat bahwa para raja Sriwijaya secara konsisten memposisikan diri mereka sebagai pelindung agama Buddha Mahayana dan Vajrayana, sebuah tradisi spiritual yang saat itu sedang mencapai puncak kejayaan di Asia. Keterlibatan ini memberikan mereka otoritas moral yang tak tertandingi di mata kerajaan-kerajaan lain yang juga memeluk Buddha.

Konsep Kekuasaan Kosmik: Sinkretisme Hindu-Buddha Mahayana

Konsep Kekuasaan Kosmik adalah elemen sentral dalam Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya. Raja tidak hanya memerintah tanah; dia adalah poros yang menopang tatanan alam semesta (dharma) di wilayahnya. Kekuasaan ini diwujudkan melalui sinkretisme ajaran Hindu (konsep dewaraja) dan Buddha Mahayana (konsep Bodhisattva).

Di Sriwijaya, ideologi yang paling dominan adalah bahwa Raja adalah Bodhisattva—makhluk yang telah mencapai pencerahan tetapi memilih untuk tetap tinggal di dunia untuk membantu makhluk lain mencapai pembebasan. Dalam konteks Sriwijaya, Bodhisattva yang paling sering diasosiasikan dengan raja adalah Avalokitesvara (Bodhisattva Welas Asih).

Mengapa Bodhisattva?

• Legitimasi Moral: Status Bodhisattva menjadikan raja sebagai sumber kebajikan dan welas asih, membenarkan kekuasaannya sebagai 'pelayanan' bagi rakyat, bukan penindasan.
• Simbolisme Kekayaan: Kekayaan Sriwijaya yang luar biasa (hasil perdagangan emas, rempah, dan komoditas langka) diinterpretasikan sebagai hasil dari kemurahan hati dan jasa karma sang Bodhisattva.
• Pusat Agama: Dengan menjadi manifestasi Bodhisattva, raja secara otomatis menjadikan ibu kota Sriwijaya (Palembang/Jambi) sebagai pusat belajar dan praktik Buddhisme kelas dunia, menarik pelajar dan biksu dari seluruh Asia, termasuk I-Tsing dari Tiongkok.

Kekuasaan ini bersifat sakral. Raja adalah penjamin kemakmuran alam, pengendali hujan, dan pelindung dari bencana. Jika kerajaan makmur dan aman, itu adalah bukti nyata bahwa Raja menjalankan mandat kosmiknya dengan benar.

Kekuasaan Sriwijaya diwujudkan dalam konsep geopolitik yang disebut Mandala. Berbeda dengan kerajaan teritorial modern yang memiliki batas jelas, Mandala adalah lingkaran pengaruh yang berpusat pada seorang Raja Cakra (pemegang cakra atau roda kekuasaan).

Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya sebagai Raja Cakra berarti:

1. Pusat Kosmik: Ibu kota adalah pusat dunia (axis mundi), di mana tatanan kosmik terwujud. Raja adalah penghubung antara dunia manusia dan alam dewa/Buddha.
2. Kontrol Loyalitas:Mandala beroperasi berdasarkan hubungan pengakuan dan loyalitas. Raja bawahan (datu) mengakui superioritas spiritual dan politik Maharaja, sebagai imbalan atas Perlindungan Dharmaraja.
3. Kedaulatan Maritim: Bagi imperium maritim seperti Sriwijaya, kontrol kosmik meluas ke lautan. Raja melalui upacara keagamaan dan simbolisme, dianggap menguasai jaladevi (dewi lautan), memastikan jalur pelayaran aman dan perdagangan berjalan lancar.

Perlindungan Dharmaraja: Tugas Spiritual dan Politik Sang Maharaja

Jika Konsep Kekuasaan Kosmik memberikan legitimasi, maka Perlindungan Dharmaraja adalah tugas praktis dan etis yang harus dipenuhi oleh Maharaja. Dharmaraja berarti Raja yang berkuasa berdasarkan Dharma (hukum kosmik, moralitas, dan ajaran suci). Raja yang gagal memenuhi peran ini kehilangan legitimasi spiritualnya.

Tugas utama seorang Dharmaraja adalah menjaga dan memajukan agama Buddha. Ini bukan hanya masalah keyakinan pribadi, tetapi sebuah strategi politik untuk memperkuat kekuasaan kosmiknya.

Prasasti Talang Tuwo (684 M) secara eksplisit mencatat tindakan Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang membangun taman (śrīksetra) dan persembahan untuk kebaikan semua makhluk. Tindakan ini memiliki dampak ganda:

• Kesejahteraan Rakyat: Proyek publik (taman, saluran air) menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan fisik rakyat.
• Peningkatan Karma: Donasi besar-besaran untuk pembangunan vihara dan stupa, serta dukungan terhadap para biksu (sangha), meningkatkan jasa (karma) Raja, yang secara spiritual memperkuat posisinya sebagai Bodhisattva.
• Diplomasi Agama: Kerajaan-kerajaan asing, seperti Cola di India, mengakui Sriwijaya sebagai pusat agama, yang memperkuat posisi diplomatik dan keamanan regional mereka.

Singkatnya, raja Sriwijaya menggunakan kekayaan yang diperoleh dari perdagangan untuk membiayai infrastruktur keagamaan, menciptakan lingkaran umpan balik positif: kekayaan membiayai agama, agama memperkuat legitimasi kosmik, dan legitimasi memastikan keamanan perdagangan.

Sisi lain dari Perlindungan Dharmaraja adalah mekanisme penegakan hukum dan kesetiaan yang bersifat supranatural. Prasasti Kota Kapur (686 M) adalah contoh paling nyata dari ini.

Prasasti ini bukan hanya piagam deklarasi penaklukkan atas Jawa, melainkan sebuah teks sumpah dan kutukan yang mengerikan. Raja menggunakan kekuatan kosmiknya untuk memanggil dewa dan roh (seperti Dewa Api) guna menimpakan bencana dan kematian bagi siapa pun yang berkhianat, tidak taat, atau membuat onar di wilayah Sriwijaya.

Prasasti sumpah ini efektif karena dua alasan:

1. Otoritas Absolut: Hanya seorang pemimpin dengan Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya yang diakui memiliki kekuatan spiritual untuk memanggil kutukan kosmik sedemikian rupa.
2. Pengganti Militer: Di wilayah mandala yang luas dan sulit dikontrol secara fisik, ketakutan akan hukuman ilahi menjadi alat kontrol sosial yang sangat efisien bagi para datu (pemimpin lokal) agar tetap setia pada Palembang/Jambi.

Implementasi Kekuasaan di Ranah Maritim dan Ekonomi

Ideologi spiritual yang kuat ini memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan ekonomi dan maritim Sriwijaya. Kekuasaan Kosmik raja adalah prasyarat untuk dominasi ekonomi.

Peran Maharaja sebagai pelindung kosmik berarti ia bertanggung jawab atas keamanan di Selat Malaka. Keselamatan pelayaran dianggap sebagai manifestasi langsung dari keberhasilan raja dalam menjaga dharma.

Pedagang asing percaya bahwa hanya di bawah Perlindungan Dharmaraja Sriwijaya, jalur pelayaran mereka akan aman dari bajak laut dan bencana alam. Kepercayaan ini menarik lebih banyak kapal ke pelabuhan Sriwijaya, meningkatkan pajak, dan memperkuat monopoli perdagangan mereka atas komoditas vital seperti kapur barus, lada, dan rempah-rempah.

Hubungan diplomatik Sriwijaya dengan Tiongkok dan India juga dibangun di atas fondasi spiritual ini. Maharaja secara teratur mengirim utusan ke istana Tiongkok, menawarkan upeti yang seringkali berupa benda-benda spiritual dan gajah, memperkuat citra mereka sebagai penguasa yang kaya, stabil, dan beradab.

Di India, raja Sriwijaya tidak hanya berdagang tetapi juga mendirikan vihara dan asrama (misalnya di Nalanda), menunjukkan bahwa kedaulatan mereka diakui bahkan oleh pusat-pusat keagamaan tertinggi di India. Kekuatan Sriwijaya, dalam pandangan global saat itu, adalah sintesis sempurna antara kekayaan materi dan otoritas rohani.

Refleksi Abadi: Warisan Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya bagi Nusantara

Analisis terhadap Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya: Konsep Kekuasaan Kosmik dan Perlindungan Dharmaraja menunjukkan sebuah model kekuasaan kuno yang sangat canggih. Kekuatan mereka bukanlah hasil dari wilayah yang luas atau angkatan perang yang superior semata, melainkan dari kemampuan mereka untuk menguasai narasi spiritual dan menjadikannya alat legitimasi politik yang tak terbantahkan.

Model ini memberikan tiga pelajaran fundamental tentang kekuasaan di Nusantara:

1. Kekuasaan Sakral: Penguasa harus selalu memiliki dimensi spiritual. Konsep ini berlanjut hingga masa Majapahit (melalui konsep Nitisastra) dan bahkan kerajaan-kerajaan Islam (melalui gelar Kalifatullah).
2. Peran Dharma: Raja memiliki kewajiban moral untuk menjaga tatanan. Kegagalan Raja dalam melindungi dharma (kesejahteraan, keadilan, dan agama) akan menyebabkan keruntuhan.
3. Integrasi Geopolitik: Kontrol maritim dan regional paling efektif dicapai melalui sistem loyalitas (Mandala) yang diikat oleh ideologi, bukan hanya kekerasan fisik.

Meskipun Sriwijaya telah lama tenggelam, cetak biru kekuasaan yang berakar pada otoritas spiritual—konsep raja sebagai Bodhisattva yang menjalankan fungsi Dharmaraja—adalah warisan abadi yang membentuk pemahaman kita tentang geopolitik dan legitimasi kepemimpinan di Indonesia pra-modern. Dengan demikian, Kedudukan Raja (Maharaja) Sriwijaya tetap relevan sebagai studi kasus tentang bagaimana otoritas ilahi dapat diterjemahkan menjadi dominasi dunia nyata.