Dampak Konsolidasi Belanda: Analisis Historis Penurunan Drastis Frekuensi Kemunculan Barong Mongah

Sejarah kolonialisme di Nusantara bukan hanya catatan peperangan fisik dan eksploitasi ekonomi. Ia juga merupakan narasi panjang tentang bagaimana kekuasaan asing berupaya menundukkan dimensi kultural dan spiritual masyarakat lokal—sebuah proses yang memengaruhi praktik-praktik adat paling sakral. Salah satu manifestasi paling jelas dari penundukan kultural ini terlihat pada fenomena penurunan drastis frekuensi kemunculan Barong Mongah setelah konsolidasi Kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, terutama pasca-1830an.

Barong Mongah, yang dikenal karena karakternya yang megah, ritualistik, dan memiliki dimensi otoritas spiritual yang kuat, bukanlah sekadar pertunjukan seni. Ia adalah penanda sosial, simbol legitimasi kekuasaan tradisional, dan sarana mobilisasi massa yang berpotensi menjadi ancaman serius bagi tata kelola kolonial yang baru. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana tangan birokrasi dan kebijakan represif Belanda secara sistematis memadamkan api tradisi ini, mengubah peta lanskap budaya Jawa secara permanen.

Mengenal Barong Mongah: Simbol Otoritas Lokal Pra-Kolonial

Sebelum membahas penurunan frekuensinya, penting untuk memahami posisi unik Barong Mongah (terkadang disebut Barong Kemamang atau Barong Gajah, tergantung wilayahnya) dalam struktur sosial Jawa pra-kolonial. Barong ini berbeda dari Barong populer seperti Barong Ket atau Reog Ponorogo dalam beberapa aspek mendasar:

• Fungsi Ritualistik Tinggi: Kemunculan Barong Mongah sering dikaitkan dengan ritual besar kenegaraan lokal, penobatan pemimpin spiritual, atau upacara penolak bala skala desa/kadipaten. Ia jarang ditampilkan untuk hiburan semata.
• Dimensi Sakral dan Magis: Proses pembuatannya, penyimpanannya, hingga pementasannya melibatkan ritual puasa, mantra, dan pemanggilan arwah leluhur, menjadikannya objek yang sangat dihormati dan ditakuti.
• Keterkaitan dengan Elit Tradisional: Patronase Barong Mongah umumnya berasal dari kalangan Priyayi atau elit desa yang memiliki garis keturunan spiritual/politik yang kuat. Ini adalah bentuk investasi simbolis untuk mengukuhkan legitimasi mereka di mata rakyat.

Oleh karena itu, setiap kali Barong Mongah tampil, ia secara implisit menegaskan keberadaan otoritas lokal yang independen dari struktur kekuasaan di Batavia. Dalam pandangan Belanda yang berupaya memusatkan kendali, eksistensi simbol-simbol otonomi ini harus dihilangkan atau dilemahkan.

Konsolidasi Kekuasaan Belanda: Mengapa Pertunjukan Sakral Menjadi Ancaman

Periode setelah Perang Jawa (1825–1830) menandai titik balik. Belanda tidak hanya memenangkan perang fisik, tetapi juga memulai fase intensif konsolidasi birokrasi, terutama melalui penerapan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) dan integrasi Priyayi lokal ke dalam mesin administrasi kolonial. Dalam konteks ini, Barong Mongah bertransformasi dari simbol budaya menjadi potensi subversi politik.

Terdapat tiga mekanisme utama yang menyebabkan penurunan drastis frekuensi kemunculan Barong Mongah setelah konsolidasi Kekuasaan Belanda:

Belanda jarang mengeluarkan dekrit resmi yang secara eksplisit melarang kesenian tradisional, karena hal itu dapat memicu perlawanan terbuka. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi pelarangan tak langsung yang efektif melalui administrasi dan perizinan:

• Sistem Izin Keramaian (Vergaderings- en Drukpersreglement): Setiap pertunjukan publik yang melibatkan massa harus mendapatkan izin resmi dari Residen atau Asisten Residen. Pertunjukan yang melibatkan Barong Mongah, dengan potensi mobilisasi massanya yang besar dan aura spiritual yang sulit dikontrol, seringkali dipersulit atau ditolak izinnya.
• Pembatasan Gerak Seniman: Seniman keliling dan rombongan Barong yang bergerak antar-wilayah dianggap rentan menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Belanda memberlakukan regulasi ketat terhadap pergerakan mereka, yang secara efektif membatasi ruang lingkup pementasan Barong Mongah yang mahal dan kompleks.
• Pengawasan Intelijen: Pertunjukan ritualistik yang bersifat tertutup atau memanggil arwah leluhur sering diawasi ketat oleh mata-mata pribumi (spion) yang bekerja untuk Belanda. Jika isi pertunjukan dianggap meremehkan otoritas kolonial atau membangkitkan semangat perlawanan, seniman dan patronnya akan menghadapi sanksi keras, termasuk pengasingan.

Barong Mongah membutuhkan biaya produksi dan perawatan yang sangat besar. Sebelum konsolidasi, biaya ini ditanggung oleh Priyayi yang berfungsi sebagai penguasa semi-otonom. Setelah konsolidasi, Priyayi bertransformasi menjadi ambtenaar (pegawai negeri) kolonial yang gajinya dibayar oleh Belanda dan kewenangannya sepenuhnya tergantung pada Residen.

Perubahan ini memiliki konsekuensi fatal bagi Barong Mongah:

1. Redistribusi Kekayaan: Sumber daya yang tadinya dialokasikan untuk ritual simbolis kini dialihkan untuk memenuhi target produksi Cultuurstelsel atau memelihara gaya hidup birokrasi kolonial yang baru.
2. Risiko Politik: Mendukung Barong Mongah yang sarat makna pra-kolonial dan spiritual dianggap berisiko tinggi. Seorang Priyayi yang terlalu sering memamerkan dukungan terhadap tradisi 'liar' dapat dicurigai tidak loyal kepada Pemerintahan Hindia Belanda, yang berujung pada penurunan jabatan atau pemecatan.
3. Perubahan Nilai: Elit baru yang terdidik dalam sistem sekolah Belanda cenderung memandang Barong Mongah sebagai praktik kuno, mistik yang tidak relevan, atau bahkan 'primitif', sejalan dengan upaya Belanda untuk mendefinisikan modernitas.

Tanpa dukungan finansial dan perlindungan politik dari Priyayi, frekuensi kemunculan Barong Mongah merosot tajam; banyak perkakas barong disembunyikan atau dibiarkan rusak karena ketiadaan biaya perawatan.

Faktor Kultural dan Ideologis dalam Penekanan Barong Mongah

Selain faktor politik dan ekonomi, perubahan ideologis yang didorong oleh Pemerintahan Kolonial juga turut mempercepat penurunan drastis frekuensi kemunculan Barong Mongah.

Memasuki abad ke-20, muncul kebijakan Politik Etis yang mengedepankan pendidikan dan ‘kemajuan’ pribumi. Meskipun tampak humanis, kebijakan ini membawa agenda kultural tersembunyi: standarisasi dan domestikasi budaya yang dapat diterima oleh standar Barat.

Kesenian yang didukung pemerintah (misalnya melalui sekolah-sekolah kesenian) adalah yang dianggap 'bersih', estetis, dan mudah dikontrol (seperti Gamelan atau Tari Klasik Istana). Barong Mongah, dengan dimensi kerasukan, kekasaran ritualistik, dan energi spiritualnya yang tak teratur, dikategorikan sebagai 'kesenian rakyat liar' yang harus dimoderasi atau dihilangkan.

Hal ini menciptakan jurang antara kesenian yang 'resmi' dan kesenian yang 'pinggiran'. Barong Mongah terdorong ke pinggiran, hanya bertahan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau birokrasi, jauh dari pusat-pusat patronase dan keuangan.

Belanda mengubah fungsi ruang-ruang publik tradisional. Alun-alun yang semula berfungsi sebagai pusat spiritual dan politik, tempat Barong Mongah biasa tampil, diubah menjadi pusat administrasi kolonial, lapangan parade militer, atau pusat pasar yang lebih fokus pada perdagangan.

Perubahan ini didukung oleh kebijakan agraria dan pajak yang memaksa masyarakat pedesaan bekerja lebih keras di sektor perkebunan. Akibatnya:

• Waktu Luang Menipis: Masyarakat pedesaan tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk mempersiapkan atau menghadiri pertunjukan ritual yang memakan waktu berhari-hari.
• Kebutuhan Pragmatis: Prioritas komunitas beralih dari ritual besar yang mahal ke kebutuhan ekonomi dan kelangsungan hidup harian.
• Fragmentasi Komunitas: Barong Mongah membutuhkan komunitas yang solid dan terintegrasi untuk mendukung pementasan. Tekanan ekonomi kolonial dan migrasi akibat tanam paksa mulai memecah belah komunitas tersebut.

Dampak Jangka Panjang dan Upaya Penyelamatan Warisan Barong Mongah

Dampak dari kebijakan kolonial ini tidak hanya dirasakan pada masa itu, tetapi juga menjangkau hingga era modern. Setelah hampir satu abad ditekan secara sistematis, Barong Mongah menghadapi risiko kepunahan yang nyata.

Penurunan drastis frekuensi kemunculan Barong Mongah setelah konsolidasi Kekuasaan Belanda menghasilkan tiga konsekuensi utama:

Karena tidak ada lagi patronase yang stabil dan adanya risiko politik, generasi muda enggan mempelajari seni yang kompleks ini. Pewarisan keahlian (termasuk mantra, ritual pembuatan, dan teknik pementasan) menjadi terputus. Banyak dalang dan seniman Barong Mongah yang memilih profesi lain, membawa serta pengetahuan esoteris yang mereka miliki ke liang lahat.

Untuk bertahan hidup, beberapa bentuk Barong Mongah yang tersisa terpaksa bertransformasi. Mereka mungkin menghilangkan aspek ritualistik yang paling sensitif (seperti bagian pemanggilan arwah atau kritik sosial) dan menambahkan elemen yang lebih bersifat hiburan murni, agar dapat memperoleh izin dan menarik penonton yang lebih luas. Transformasi ini menyelamatkan bentuk fisiknya, tetapi mengubah esensi spiritual dan politiknya.

Saat ini, Barong Mongah hanya dapat ditemukan secara sporadis di kantong-kantong budaya yang sangat spesifik dan terisolasi, seperti di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Blora, Pati, Rembang, Tuban). Di daerah-daerah ini, tradisi bertahan karena minimnya intervensi langsung birokrasi kolonial pada masa lampau dan kuatnya kesadaran lokal untuk melestarikan identitas.

Strategi Pelestarian Barong Mongah di Era Kontemporer

Meskipun frekuensi kemunculannya telah drastis menurun, kesadaran akan pentingnya Barong Mongah sebagai penanda sejarah dan identitas budaya mulai bangkit kembali di Indonesia modern. Pelestarian Barong Mongah membutuhkan pendekatan yang multi-dimensi:

Langkah awal yang krusial adalah mendokumentasikan secara menyeluruh sisa-sisa Barong Mongah yang masih ada. Ini melibatkan:

• Wawancara dengan sesepuh dan keturunan seniman Barong Mongah terakhir.
• Pencarian artefak Barong yang tersembunyi di museum atau koleksi pribadi.
• Rekonstruksi bentuk pertunjukan berdasarkan catatan kolonial (yang sayangnya sering bias) dan tradisi lisan.

Memasukkan Barong Mongah sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di daerah asalnya dapat menjamin transfer pengetahuan kepada generasi muda. Ini akan mengembalikan statusnya, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai warisan sejarah yang bernilai akademis.

Mengganti peran patronase Priyayi yang hilang dengan patronase berbasis komunitas dan pemerintah daerah. Festival budaya yang didukung oleh pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif finansial dan platform pementasan yang aman bagi kelompok Barong Mongah yang langka ini.

Kesimpulan

Kasus penurunan drastis frekuensi kemunculan Barong Mongah setelah konsolidasi Kekuasaan Belanda adalah cerminan yang menyakitkan namun penting tentang bagaimana dominasi politik diterjemahkan menjadi penundukan kultural. Melalui kombinasi kontrol birokrasi, pengalihan patronase elit, dan redefinisi ruang publik, Belanda berhasil menumpulkan taji Barong Mongah sebagai simbol perlawanan spiritual dan otonomi lokal.

Meskipun tradisi ini menghadapi tantangan besar dan hampir punah, Barong Mongah tetap menjadi saksi bisu kekuatan budaya pra-kolonial yang berupaya bertahan di bawah tekanan struktural paling kejam. Mempelajari nasibnya adalah kunci untuk memahami tidak hanya sejarah kolonialisme di Jawa, tetapi juga ketahanan luar biasa dari seni dan spiritualitas Nusantara yang berusaha menemukan jalan untuk bangkit kembali.