Konsolidasi Politik dan Agama: Peran Sentral Raja Dalem Baturenggong dalam Melembagakan Adat Besakih, Fondasi Agama Tirta Bali

Konsolidasi Politik dan Agama: Peran Sentral Raja Dalem Baturenggong dalam Melembagakan Adat Besakih, Fondasi Agama Tirta Bali

Pulau Bali, yang dikenal sebagai Pulau Dewata, memegang teguh tradisi dan sistem keagamaan yang unik, sering disebut sebagai Agama Tirta. Fondasi kokoh dari sistem ini, baik secara spiritual maupun administratif, tidak lepas dari peran seorang tokoh besar dalam sejarah Bali: Raja Dalem Baturenggong. Memerintah di era keemasan Dinasti Gelgel (abad ke-15 M), Baturenggong tidak hanya seorang penakluk politik, tetapi juga seorang arsitek spiritual yang visioner. Dalam studi sejarah dan antropologi Bali, perannya dalam melembagakan Adat Besakih—menjadikannya pusat kosmik sekaligus simbol persatuan politik—adalah kunci utama dalam memahami identitas Bali hingga hari ini. Artikel panjang ini akan mengupas tuntas bagaimana strategi politik dan keagamaan Raja Dalem Baturenggong menyatu di Pura Besakih, menciptakan sebuah model pemerintahan yang utuh: Dharma Adat.

I. Latar Belakang Historis: Bali Pasca-Majapahit dan Kekacauan Awal

Untuk memahami pentingnya Raja Dalem Baturenggong, kita harus kembali ke kondisi Bali pasca-kejatuhan Kerajaan Majapahit di Jawa. Setelah invasi Gajah Mada pada tahun 1343 M, Bali memasuki periode transisi. Meskipun Majapahit membawa pengaruh Hindu-Jawa yang kuat, otoritas pusat sering kali lemah, menghasilkan fragmentasi politik yang parah. Berbagai puri (kerajaan lokal) berebut pengaruh, dan sistem keagamaan pun berjalan sporadis, seringkali terikat pada pemujaan lokal atau klan tertentu (dadia). Pura-pura besar seperti Besakih, meskipun sudah dihormati karena usia dan letaknya di kaki Gunung Agung (sebagai Parhyangan Jagat atau tempat suci alam semesta), belum memiliki struktur ritual yang terstandardisasi dan otoritas sentral yang mutlak.

Dinasti Gelgel didirikan oleh keturunan bangsawan Majapahit (sering diyakini sebagai keturunan Sri Kresna Kepakisan), yang dipindahkan ke Bali sebagai wakil kekuasaan. Gelgel, yang berlokasi strategis di Klungkung, berambisi menyatukan Bali di bawah satu payung kekuasaan tunggal. Ambisi ini baru benar-benar terwujud di tangan Raja Dalem Baturenggong, yang naik takhta sekitar paruh kedua abad ke-15. Ia mewarisi sebuah misi: menransformasi kekuasaan Majapahit yang bersifat militer menjadi legitimasi kekuasaan yang bersifat ilahiah dan terstruktur.

II. Raja Dalem Baturenggong: Sang Konsolidator Politik dan Spiritual

Raja Dalem Baturenggong dikenang dalam babad-babad Bali sebagai raja yang membawa Gelgel mencapai puncak kejayaan. Kekuasaannya meluas hingga ke Lombok dan Blambangan (Jawa Timur), menjadikan Gelgel sebagai kekuatan maritim dan politik regional yang tak tertandingi. Namun, ekspansi militer hanyalah setengah dari cerita. Baturenggong menyadari bahwa penaklukan fisik tidak akan bertahan lama tanpa penaklukan spiritual dan ideologis.

Visi utama Baturenggong adalah menciptakan Ekabhakti, yaitu kesetiaan tunggal yang mengikat semua subjeknya, melampaui loyalitas klan atau desa. Ia membutuhkan sebuah institusi yang melambangkan kesatuan kosmik (Bhuwana Agung) dan pemerintahan (Bhuwana Alit). Pilihan jatuh pada Pura Besakih.

Pada masa itu, Besakih adalah kompleks pura yang tersusun dari beberapa pura kecil yang dikelola oleh komunitas lokal. Baturenggong melihat potensi Besakih—yang disebut sebagai ‘Ibu dari Segala Pura’ (Mother Temple)—sebagai poros dunia Bali. Letaknya di lereng Gunung Agung, gunung tertinggi dan paling suci, memberikan otoritas spiritual yang tak terbantahkan. Siapa pun yang mengendalikan Besakih, secara simbolis mengendalikan Bali itu sendiri.

III. Transformasi Pura Besakih: Dari Pemujaan Lokal Menuju Pusat Negara

Peran utama Raja Dalem Baturenggong adalah mengubah Besakih dari sekadar tempat suci besar menjadi Institusi Negara dan Agama. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama: pembangunan fisik, standarisasi ritual, dan integrasi politik.

Di bawah kepemimpinan Baturenggong, terjadi perluasan besar-besaran di kompleks Besakih. Ia menata tata letak pura berdasarkan konsep kosmik Hindu. Kompleks Besakih diorganisasi ulang, dengan Pura Penataran Agung—pura utama—dijadikan fokus. Penataan ini mencerminkan kosmologi Tri Loka (tiga dunia): dunia bawah, dunia tengah (manusia), dan dunia atas (dewa). Dengan menata Besakih, Baturenggong menata pula tata ruang spiritual seluruh Bali.

Ini adalah kontribusi Baturenggong yang paling transformatif. Sebelum Gelgel, ritual keagamaan di Bali sangat beragam dan terfragmentasi. Baturenggong memperkenalkan dan menstandarkan siklus upacara yang mengikat seluruh kerajaan, yang kini dikenal sebagai Adat Besakih. Adat ini mencakup kalender upacara tahunan yang harus diikuti oleh semua puri bawahan dan desa-desa.

Standarisasi ritual ini memiliki fungsi ganda:

1. Kesatuan Teologis: Ia memperkuat pemujaan terhadap Dewa Tri Murti (Brahma, Wisnu, Siwa) sebagai manifestasi dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang dipusatkan di Penataran Agung.
2. Kesatuan Politik: Kewajiban bagi semua raja bawahan untuk mengirimkan utusan, persembahan (banten), dan dana (punia) pada upacara-upacara besar di Besakih secara efektif menjadikannya pajak keagamaan. Ini adalah pengakuan mutlak terhadap supremasi Raja Gelgel.

IV. Pelembagaan Struktur: Menyatukan Otoritas Raja dan Pendeta

Pelembagaan Adat Besakih tidak akan berhasil tanpa struktur pendukung yang kuat. Baturenggong sangat cerdas dalam memanfaatkan dan mengintegrasikan otoritas spiritual ke dalam birokrasi kerajaan. Ia membawa dan menempatkan pendeta-pendeta berkualifikasi tinggi (terutama dari garis keturunan Majapahit, seperti Dang Hyang Nirartha atau para leluhurnya) untuk mengelola Besakih.

Baturenggong memberikan dukungan penuh kepada para Sulinggih (pendeta tinggi) untuk menyusun dan menyebarkan ajaran Hindu yang terstandardisasi—yang kemudian menjadi fondasi Agama Tirta. Dengan mengangkat para pendeta ini di bawah perlindungan kerajaan, Baturenggong memastikan bahwa interpretasi ajaran agama selalu selaras dengan kepentingan politik Gelgel.

Pendeta-pendeta ini menyusun kitab-kitab ritual dan etika (sasana) yang mengikat, memastikan bahwa tata cara persembahyangan dan upacara di seluruh Bali merujuk pada pedoman yang ditetapkan di Besakih. Ini adalah mekanisme kontrol ideologis yang jauh lebih efektif daripada kekuatan militer. Rakyat Bali diajarkan bahwa tunduk kepada Besakih berarti tunduk pada kehendak Dewa, dan tunduk kepada Raja Gelgel adalah manifestasi dari ketaatan tersebut.

Konsolidasi Besakih juga menyentuh tingkat desa (banjar dan desa adat). Baturenggong memperkuat sistem perbekel (kepala desa) dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada penguasa lokal tetapi juga kepada Gelgel dalam hal pelaksanaan Adat Besakih. Dana dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk upacara besar di Besakih, seperti renovasi pura atau persiapan ritual, ditarik dari seluruh desa adat, memperkuat rasa kepemilikan kolektif sekaligus kewajiban politik.

V. Eka Dasa Rudra: Puncak Manifestasi Kekuasaan Kosmik

Upacara yang paling monumental dan yang mencerminkan ambisi kosmik Baturenggong adalah Eka Dasa Rudra. Meskipun pelaksanaan Eka Dasa Rudra secara massal mungkin tidak terjadi pada masa hidupnya, Baturenggonglah yang meletakkan dasar ideologis dan persyaratan strukturalnya. Upacara ini, yang dilaksanakan setiap seratus tahun (atau siklus 10 candra sangkala), bertujuan menyucikan alam semesta (Bhuwana Agung) dari kekotoran (mala) dan mengembalikan keseimbangan kosmik.

Mengapa upacara ini sangat penting bagi konsolidasi politik?

Eka Dasa Rudra adalah upacara yang memerlukan sumber daya manusia, material, dan finansial yang sangat besar, melampaui kemampuan puri mana pun kecuali Kerajaan Gelgel. Dengan memosisikan diri sebagai penyelenggara utama upacara pemulihan kosmik ini, Raja Dalem Baturenggong memproklamasikan dirinya sebagai Cakrawartin—Raja Dunia—yang memiliki mandat ilahi untuk menjaga tatanan alam semesta.

Keberhasilan Baturenggong dalam merancang sistem yang memungkinkan upacara sebesar ini dilaksanakan (bahkan jika itu terjadi di masa keturunannya) adalah bukti keberhasilan institusionalisasi Adat Besakih sebagai mesin birokrasi keagamaan negara. Upacara ini menjadi simbol tak terbantahkan bahwa Gelgel adalah satu-satunya entitas yang mampu melindungi Bali dari bencana kosmik, sehingga menuntut kepatuhan total.

VI. Implementasi dan Penguatan Legitimasi Melalui Adat

Pelembagaan Adat Besakih oleh Baturenggong menciptakan sebuah sistem yang kuat di mana agama menjadi bahasa utama politik. Sistem ini bekerja melalui beberapa mekanisme utama:

Meskipun konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kesejahteraan: hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan) memiliki akar purba, Baturenggong mengintegrasikannya secara formal ke dalam Adat Besakih. Hubungan dengan Tuhan (Parhyangan) diwujudkan melalui kewajiban upacara di pura-pura utama, terutama Besakih. Hubungan dengan sesama (Pawongan) diwujudkan melalui kerja sama komunal (gotong royong) dalam pelaksanaan upacara. Ini memastikan bahwa struktur sosial (adat) terintegrasi ke dalam struktur keagamaan (agama).

Kewajiban persembahan (yasa) ke Besakih memastikan arus kekayaan mengalir ke pusat Gelgel. Persembahan ini tidak hanya berupa hasil bumi tetapi juga perak, emas, dan tekstil langka. Secara politis, ini memastikan bahwa sumber daya di seluruh Bali dikelola atau dikontrol secara tersentralisasi, memperkuat ekonomi Gelgel dan melemahkan potensi pemberontakan puri-puri lokal.

Baturenggong mengawasi penulisan atau revisi babad-babad yang menghubungkan leluhur Gelgel secara langsung dengan dewa-dewa di Besakih. Misalnya, Pura Dasar Bhuana di Gelgel (Klungkung) diposisikan sebagai cermin dari Pura Besakih, secara simbolis menjadikan ibu kota Gelgel sebagai pusat administrasi bagi pusat kosmik Bali. Mitologi ini secara efektif ‘mengilahkan’ otoritas raja, menjadikannya perwujudan Dewa di dunia (dewa raja).

VII. Warisan Jangka Panjang: Fondasi Agama Tirta Modern

Warisan Raja Dalem Baturenggong dalam melembagakan Adat Besakih adalah cetak biru untuk sistem keagamaan dan pemerintahan Bali selama berabad-abad, bahkan setelah Dinasti Gelgel runtuh dan pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil (seperti Klungkung, Karangasem, dan Badung).

Konsep yang diprakarsai di Besakih—sebagai Pura Kahyangan Jagat (Pura Alam Semesta)—kemudian direplikasi. Pura-pura besar lainnya, seperti Uluwatu, Lempuyang, dan Goa Lawah, yang dikenal sebagai Sad Kahyangan (enam pura suci utama), diintegrasikan ke dalam jaringan Besakih. Ini menciptakan sebuah mandala keagamaan yang menyeluruh di seluruh pulau, yang semuanya secara ideologis berpusat pada Gunung Agung dan Besakih.

Struktur ritual dan administrasi yang dilembagakan oleh Baturenggong ini menjadi sangat resilien. Ketika Bali menghadapi tantangan eksternal (penetrasi Belanda, modernisasi), struktur Adat Besakih dan desa adatlah yang mempertahankan keunikan identitas Bali. Upacara dan kalender yang diatur oleh Baturenggong terus menjadi patokan utama, memastikan bahwa meskipun terjadi perubahan politik, inti spiritual Bali tetap utuh.

Melalui proses konsolidasi keagamaan ini, Bali berhasil menciptakan identitas keagamaan yang khas, yang mencampurkan unsur-unsur Hindu Jawa (Majapahit), pemujaan leluhur lokal (Bali Aga), dan konsep kosmologi Hindu-Buddha. Sistem ini, yang kini dikenal sebagai Agama Hindu Dharma atau Agama Tirta, adalah hasil akhir dari upaya Baturenggong untuk menyatukan beragam aliran spiritual di bawah payung Besakih. Agama ini bukan sekadar keyakinan; ia adalah sistem hukum, tatanan sosial, dan ideologi politik.

VIII. Analisis Kritis: Politik di Balik Pemujaan

Penting untuk dicatat bahwa pelembagaan Adat Besakih oleh Raja Dalem Baturenggong adalah contoh klasik dari sinkretisme politik dan agama yang cerdas. Meskipun tindakannya menghasilkan warisan spiritual yang abadi, motivasi utamanya adalah stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan:

1. Netralisasi Oposisi: Dengan memusatkan pemujaan di Besakih, Baturenggong mengurangi pentingnya pura-pura klan atau lokal yang bisa menjadi basis pemberontakan. Loyalitas dialihkan dari pemimpin lokal ke Besakih, yang dikontrol oleh Gelgel.
2. Legitimasi Ilahiah: Raja tidak lagi hanya berkuasa karena kekuatan militer; ia berkuasa karena kehendak dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Agung. Melawan raja sama dengan menentang tatanan kosmik yang dijamin oleh upacara-upacara Besakih.

Dalam konteks modern, sistem Adat Besakih masih berfungsi. Meskipun kini di bawah Republik Indonesia, Pura Besakih tetap menjadi pusat pemujaan dan referensi utama untuk semua upacara besar Bali. Upacara agung seperti Panca Wali Krama atau Eka Dasa Rudra, ketika diselenggarakan, tetap menjadi peristiwa nasional di Bali, yang mengharuskan partisipasi semua elemen masyarakat, menggarisbawahi warisan Raja Dalem Baturenggong yang mengintegrasikan semua elemen sosial dalam satu struktur keagamaan.

IX. Kesimpulan: Jejak Kekuatan Raja Dalem Baturenggong

Raja Dalem Baturenggong bukan hanya tokoh sejarah yang penting; ia adalah pahlawan budaya dan spiritual Bali. Melalui strategi politik dan agama yang terpadu, ia berhasil mengubah sebuah tempat suci yang penting menjadi institusi yang sentral, kuat, dan tak terpisahkan dari identitas negara. Konsolidasi politik dan agama yang ia lakukan melalui Adat Besakih memastikan kesatuan Bali di bawah Dinasti Gelgel, menciptakan fondasi kokoh yang dikenal sebagai Agama Tirta. Hingga saat ini, sistem ritual, sosial, dan kosmologi yang berpusat di Pura Besakih adalah monumen abadi atas kecerdasan Baturenggong dalam memerintah. Warisannya adalah bukti bahwa kekuasaan sejati di Bali lahir dari kemampuan menyelaraskan urusan manusia (politik) dengan kehendak ilahi (agama).

(Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan interpretasi babad-babad Bali, termasuk Babad Dalem, dan studi sejarah modern mengenai Dinasti Gelgel.)