Besakih di Era Orde Baru: Kekuatan Simbolis Pura Sebagai Jati Diri Bangsa dan Simbol Persatuan Nasional

Pura Besakih, yang terletak megah di lereng Gunung Agung, bukan sekadar pusat peribadatan terbesar bagi umat Hindu di Bali. Lebih dari itu, selama periode politik Orde Baru (1966–1998), kompleks pura ini bertransformasi menjadi panggung simbolik yang sangat strategis. Pemanfaatan Pura Besakih oleh pemerintah pusat tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi fisik kompleks pasca-erupsi 1963, tetapi yang lebih fundamental, untuk mengukuhkan narasi persatuan nasional di bawah ideologi Pancasila. Besakih diangkat dari status pura regional menjadi warisan budaya dan keagamaan berskala nasional—sebuah etalase yang menunjukkan bahwa keanekaragaman agama di Indonesia kompatibel dengan stabilitas negara.

Menelusuri Akar: Signifikansi Kosmologis Pura Besakih

Sebelum kita membahas intervensi negara, penting untuk memahami posisi Besakih dalam kosmologi Bali. Besakih dikenal sebagai Pusat Kahyangan Jagat atau Pura Penataran Agung. Ia adalah ‘Ibu dari Segala Pura,’ tempat bersemayamnya Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dalam manifestasi sebagai Trimurti (Brahma, Wisnu, Siwa). Pura ini berfungsi sebagai poros spiritual yang menghubungkan manusia, alam, dan para dewa. Secara tradisional, Besakih merupakan titik pertemuan bagi seluruh sub-etnis dan klan di Bali, menjadikannya simbol persatuan Bali itu sendiri, jauh sebelum negara modern hadir.

Pada tahun 1963, Bali menghadapi bencana dahsyat ketika Gunung Agung meletus, menghancurkan infrastruktur di sekitarnya dan merusak beberapa bagian pura. Secara spiritual, bencana ini justru memperkuat keyakinan bahwa Besakih adalah tempat suci yang dijaga oleh kekuatan kosmik. Ironisnya, kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh erupsi inilah yang kemudian membuka pintu bagi intervensi besar-besaran dari pemerintah pusat di Jakarta, yang mencari proyek-proyek pembangunan besar untuk menunjukkan stabilitas dan kontrol pasca-transisi kekuasaan Orde Lama.

Orde Baru dan Kebutuhan Akan Simbol Stabilitas

Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ditandai oleh penekanan kuat pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penyeragaman ideologi melalui Pancasila. Dalam konteks agama, pemerintah sangat berhati-hati pasca-peristiwa 1965. Agama diakui sebagai salah satu pilar stabilitas, asalkan ia tidak bertentangan dengan Pancasila dan berada di bawah pengawasan ketat negara. Bali, dengan sistem kepercayaannya yang unik (Hindu Dharma), menjadi studi kasus yang penting.

Pemerintah Orde Baru melihat potensi besar dalam Pura Besakih. Jika Bali, yang mayoritas penduduknya Hindu, dapat dikelola dengan baik dan puranya dijadikan model, ini akan membuktikan bahwa keberagaman agama (termasuk agama yang sering dianggap 'lokal' atau 'adat') bisa diintegrasikan ke dalam kerangka nasionalistik. Besakih menjadi tempat yang ideal untuk memamerkan harmonisasi antara agama lokal dan ideologi negara. Status Besakih sebagai pura 'sejagat' (universal) memudahkan narasi ini untuk diterima secara nasional, melampaui batas-batas kedaerahan.

Proyek Pembangunan Pura Besakih (P3B): Kontrol Pusat dan Dana Negara

Intervensi paling signifikan dari Orde Baru terhadap Besakih diwujudkan melalui ‘Proyek Pembangunan Pura Besakih’ (P3B). Proyek ini jauh melampaui upaya renovasi sederhana. Ini adalah proyek infrastruktur, konservasi, dan manajemen yang didanai secara besar-besaran oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan dari berbagai pihak, termasuk donasi dari tokoh-tokoh penting di Jakarta.

P3B tidak hanya fokus pada perbaikan bangunan pura yang rusak akibat letusan. Proyek ini mencakup penataan area luar pura, pembangunan akses jalan yang layak dari Denpasar (memperkuat konektivitas), pembangunan fasilitas parkir yang luas, dan yang paling krusial, penataan sistem manajemen pengunjung. Melalui P3B, pemerintah pusat secara efektif mengambil alih kontrol manajemen dan konservasi Besakih dari tangan pengempon (pemangku adat/pengelola lokal) yang telah mengurus pura selama berabad-abad. Meskipun ada alasan teknis dan dana yang kuat untuk pengambilalihan ini, implikasinya adalah sentralisasi kekuasaan spiritual.

Struktur birokrasi yang mengelola Besakih menjadi lapis ganda: di satu sisi ada struktur adat dan keagamaan (Parisada Hindu Dharma Indonesia), dan di sisi lain ada komite-komite pembangunan yang didominasi oleh pejabat pemerintah daerah (Pemda) yang berkoordinasi langsung dengan Jakarta. Pemerintah menekankan bahwa Besakih adalah aset nasional yang harus dikelola secara profesional sesuai standar negara.

Di era Orde Baru, ‘nasionalisasi’ simbol keagamaan adalah proses yang disengaja. Untuk kasus Besakih, nasionalisasi ini berarti: (1) Besakih harus memenuhi standar estetika dan fungsional yang pantas bagi kunjungan kenegaraan dan pariwisata internasional, dan (2) Besakih harus menjadi ruang di mana ritual keagamaan juga berfungsi sebagai pernyataan loyalitas terhadap negara.

Pura Besakih sering dipilih sebagai lokasi untuk upacara keagamaan berskala nasional, yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Jakarta, termasuk menteri dan terkadang Presiden Soeharto sendiri. Kunjungan-kunjungan ini selalu disiarkan di media massa nasional, memperkuat citra bahwa Besakih adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya milik masyarakat Bali. Citra visual yang ditampilkan adalah harmoni: pemimpin Muslim (Soeharto) menghormati tempat suci Hindu, semua di bawah payung Pancasila.

Besakih Sebagai Cerminan Ideologi Pancasila

Pura Besakih diresmikan sebagai simbol penting dalam ‘Proyek Persatuan Nasional’ Orde Baru. Pemerintah berhasil menyelaraskan filosofi Hindu Bali dengan prinsip dasar negara, khususnya Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi umat Hindu Bali, Besakih adalah pusat perwujudan Trimurti. Pemerintah Orde Baru menginterpretasikan Trimurti dan konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan: hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan) agar selaras dengan program pembangunan negara. Harmoni dengan Tuhan diartikulasikan sebagai kepatuhan terhadap Sila Pertama. Harmoni dengan sesama diartikulasikan sebagai kesatuan di bawah Orde Baru (Bhinneka Tunggal Ika yang terkontrol). Dan harmoni dengan lingkungan dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan (yang saat itu didefinisikan secara berbeda).

Melalui kurikulum pendidikan dan media resmi, Besakih dipromosikan sebagai bukti bahwa Hindu Dharma adalah agama monoteistik yang setara dengan agama-agama resmi lainnya di Indonesia, sehingga menghilangkan keraguan ideologis yang sempat muncul di masa sebelumnya mengenai status ‘agama’ bagi kepercayaan Bali.

Sejalan dengan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita), Orde Baru secara agresif mempromosikan pariwisata sebagai sumber devisa utama, dan Bali ditempatkan sebagai ‘permata’ pariwisata Indonesia. Besakih, yang kini memiliki akses jalan yang mulus dan fasilitas pendukung yang dikelola pemerintah, menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan spiritual yang wajib dikunjungi. Pemanfaatan pura ini sebagai objek wisata memiliki dua sisi: di satu sisi ia menyediakan dana untuk pemeliharaan (melalui tiket masuk dan retribusi), di sisi lain ia membawa tantangan komodifikasi ruang sakral.

Besakih di era ini tidak hanya dikunjungi oleh umat Hindu untuk ritual Panca Walikrama atau Eka Dasa Rudra, tetapi juga oleh ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap bulannya. Kehadiran turis secara massal seringkali mengaburkan garis antara fungsi pura sebagai tempat ibadah (palemahan) dan sebagai objek wisata (parahyangan), menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kesakralan.

Tantangan dan Gesekan Sosial-Politik

Meskipun narasi resmi Besakih adalah tentang persatuan dan pembangunan, intervensi Orde Baru tidak tanpa gesekan. Pengambilalihan manajemen dari tangan tradisional ke birokrasi modern menimbulkan beberapa kontroversi yang signifikan.

Sistem manajemen Besakih secara tradisional dipegang oleh komunitas adat (pengempon) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ritual dan fisik. Ketika P3B diperkenalkan, otoritas tertinggi perlahan bergeser ke tangan Pemda Karangasem dan komite-komite pusat yang anggotanya diangkat berdasarkan kedekatan politik, bukan berdasarkan garis keturunan atau kompetensi adat.

Konflik muncul terutama terkait pengelolaan keuangan, khususnya dari retribusi pariwisata. Dana yang terkumpul seringkali dituding tidak sepenuhnya kembali untuk pemeliharaan pura, melainkan masuk ke kas pemerintah daerah atau dikelola oleh yayasan yang kurang transparan. Ini memicu rasa frustrasi di kalangan masyarakat adat yang merasa otoritas spiritual mereka telah dicuri dan dikomersialkan oleh negara demi kepentingan politik dan ekonomi.

Peningkatan jumlah pengunjung, baik peziarah maupun turis, memunculkan masalah sosial baru, yaitu fenomena ‘calo’ atau pemandu liar (penyarikan) yang sering memaksa turis untuk membeli sarana persembahyangan atau jasa pemandu dengan harga yang tidak wajar. Meskipun pemerintah berupaya menertibkan area pura, praktik ini sulit dihilangkan dan menjadi simbol nyata dari komodifikasi yang terjadi di ruang sakral tersebut. Bagi banyak umat Hindu, kehadiran calo ini mengurangi kesakralan dan kedamaian ritual ibadah.

Pemerintah Orde Baru cenderung menggunakan pendekatan keamanan dan penertiban administratif untuk mengatasi masalah ini, alih-alih memberdayakan kembali struktur adat untuk menjaga ketertiban. Pendekatan ini adalah cerminan dari kebijakan Orde Baru secara umum: mengutamakan ketertiban (stabilitas) di atas partisipasi akar rumput (demokrasi lokal).

Dampak Jangka Panjang Pembangunan Orde Baru di Besakih

Periode Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks di Pura Besakih. Di satu sisi, intervensi negara menyelamatkan dan memugar kompleks pura setelah kerusakan parah tahun 1963, memastikan Besakih tetap berdiri kokoh sebagai pusat spiritual utama.

Jalan, tata ruang, dan fasilitas pendukung yang dibangun melalui P3B telah memberikan fondasi bagi pengelolaan Besakih di masa kini. Infrastruktur ini memungkinkan akses yang lebih baik bagi jutaan peziarah dan turis setiap tahunnya, yang mana hal ini mustahil dilakukan tanpa dana dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Yang paling penting, Besakih menjadi model bagaimana Orde Baru mendefinisikan hubungan antara agama dan negara. Besakih mengajarkan bahwa agama harus diakui, dipelihara, dan bahkan didanai oleh negara, asalkan ia tunduk pada kerangka ideologis Pancasila dan mendukung program pembangunan pemerintah. Pura Besakih di era ini menjadi bukti nyata bahwa kesakralan spiritual dapat dimanfaatkan secara politik untuk tujuan persatuan dan citra nasional.

Dalam konteks modern, tantangan yang dihadapi Pura Besakih—seperti manajemen retribusi, konflik pariwisata versus kesakralan, dan pengelolaan lingkungan di lereng Gunung Agung—adalah hasil langsung dari sentralisasi dan komodifikasi yang dimulai secara masif pada era Orde Baru. Meskipun Orde Baru telah berlalu, mekanisme manajemen yang mereka ciptakan tetap menjadi kerangka dasar bagi pengelolaan Pura Besakih hingga hari ini. Kompleks Pura Besakih adalah monumen abadi, bukan hanya untuk Dewa-Dewi Hindu, tetapi juga untuk sejarah panjang interaksi yang kompleks antara spiritualitas, politik nasional, dan kebutuhan akan jati diri bangsa Indonesia.

***

Pasca-reformasi, Besakih tetap menjadi Pura Agung yang disucikan dan dikagumi. Namun, pembelajaran dari era Orde Baru tetap relevan. Pengalaman Besakih menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan yang paling suci pun dapat menjadi medan perebutan kekuasaan, bukan hanya antara umat beragama, tetapi antara otoritas tradisional dan negara modern. Pemanfaatan Pura Besakih sebagai ‘Simbol Persatuan Nasional’ pada dasarnya adalah strategi politik yang brilian dan efektif, yang berhasil menyalurkan energi spiritual Bali ke dalam saluran nasionalisme yang ditetapkan oleh Jakarta. Besakih bukan sekadar peninggalan masa lalu; ia adalah cerminan dari bagaimana Indonesia terus menyeimbangkan antara identitas lokal yang kaya dan tuntutan persatuan nasional yang stabil.