Menguak Politik Isolasi: Upaya Pemerintah Kolonial Mengisolasi dan Menganalisis Dampak Sosial Barong Mongah

Sejarah perlawanan dan gejolak sosial di Nusantara pada masa kolonial seringkali tidak hanya diwarnai oleh peperangan fisik, tetapi juga oleh fenomena-fenomena spiritual dan kultural yang secara efektif menggoyahkan stabilitas kekuasaan Belanda. Salah satu fenomena yang menuntut respons strategis yang kompleks dari pemerintah kolonial adalah Barong Mongah.

Barong Mongah, sebuah entitas sosial-spiritual yang memicu kegelisahan massa dan menantang hegemoni rasionalitas Barat, menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana rezim kolonial Belanda berupaya keras untuk mengisolasi, meredam, dan secara ilmiah (menurut kacamata mereka) menganalisis dampaknya. Kolonialisme tidak hanya menghadapi perlawanan bersenjata, tetapi juga harus menghadapi kekuatan tak kasatmata yang berakar kuat dalam keyakinan lokal. Artikel ini akan menelusuri secara mendalam strategi intelijen, kontrol sosial, dan upaya pemerintah kolonial mengisolasi dan menganalisis dampak sosial Barong Mongah, sebuah narasi yang mengungkap ketegangan antara kekuasaan birokratis dan spiritualitas rakyat.

Latar Belakang Gejolak Sosial: Mengenal Fenomena Barong Mongah

Untuk memahami respons kolonial, kita harus terlebih dahulu memahami sifat ancaman yang ditimbulkan oleh Barong Mongah. Meskipun konteks spesifik 'Barong Mongah' dapat bervariasi tergantung lokasinya di kepulauan, ia secara umum merujuk pada gelombang kegilaan kolektif, trance massal, atau manifestasi spiritual yang tiba-tiba menyebar di kalangan petani atau komunitas terpinggirkan. Fenomena ini seringkali dipimpin oleh figur karismatik atau 'orang pintar' yang mengklaim kekuatan supranatural.

Barong Mongah bukanlah sekadar ritual keagamaan; ia adalah mekanisme katarsis dan mobilisasi sosial yang terjadi di luar kendali binnenlands bestuur (pemerintahan internal Belanda) dan priyayi yang loyal. Sifatnya yang sporadis dan mudah menular menjadikannya ancaman nyata terhadap ketertiban dan produksi ekonomi di perkebunan atau wilayah yang dikuasai secara ketat.

Inti dari Barong Mongah terletak pada pergeseran realitas sosial melalui medium spiritual. Di tengah tekanan ekonomi, pajak tinggi, dan penghinaan budaya oleh sistem kolonial, Barong Mongah menawarkan pelarian atau—yang lebih penting—pembenaran spiritual untuk bertindak di luar norma. Karakteristik utamanya meliputi:

• Ketidakteraturan dan Trance: Para pengikut seringkali menunjukkan perilaku di luar nalar, dianggap 'kerasukan' atau 'gila', yang ironisnya memberi mereka kekebalan sementara dari hukum kolonial yang kaku.
• Anti-Kemapanan: Gerakan ini secara implisit menentang hierarki sosial yang ditetapkan oleh Belanda dan elit pribumi yang berkolaborasi.
• Penyebaran Horizontal: Berbeda dengan perlawanan yang terorganisasi, Barong Mongah menyebar cepat melalui jaringan sosial pedesaan tanpa perlu struktur kepemimpinan yang jelas, menjadikannya sulit dideteksi dan dihancurkan.

Bagi kolonial, tantangannya adalah membedakan antara kegilaan sosial yang harus diobati (atau diabaikan) dan perlawanan politik tersembunyi yang harus diberantas. Kegagalan membedakannya bisa berarti menyulut pemberontakan skala besar.

Secara historis, fenomena kultural seperti ini seringkali berfungsi sebagai 'bendera merah' sosiologis. Barong Mongah adalah simptom dari ketidakpuasan yang mendalam. Ketika saluran protes politik formal tertutup, energi sosial terpendam menemukan jalannya melalui medium spiritual dan mistik. Para penganut mungkin tidak secara eksplisit menyatakan niat untuk menggulingkan Belanda, tetapi keberadaan mereka yang tak terkontrol dan keyakinan mereka terhadap kekuatan yang melebihi otoritas Resident sudah merupakan tindakan subversif.

Strategi Kolonial: Upaya Pemerintah Kolonial Mengisolasi Barong Mongah

Menghadapi ancaman yang tidak berbentuk seperti Barong Mongah, Pemerintah Kolonial Belanda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Mereka mengembangkan strategi dua arah: isolasi fisik dan dislokasi sosial. Tujuan utama upaya pemerintah kolonial mengisolasi Barong Mongah adalah untuk mencegah penyebarannya melintasi batas-batas administratif dan mengubahnya dari ancaman massa menjadi masalah lokal yang terkelola.

Isolasi bukan hanya berarti memenjarakan pemimpin; ini adalah upaya sistematis untuk memutus jaringan komunikasi dan memutus rantai penularan spiritual. Strategi ini mencakup beberapa lapisan:

1. Karantina Wilayah: Area yang terindikasi kuat sebagai pusat Barong Mongah akan dikarantina, seringkali dengan pengerahan Velspolitie (polisi lapangan) atau unit militer kecil. Pergerakan penduduk dibatasi secara ketat, terutama di jalur-jalur perdagangan atau jalan desa yang sering digunakan untuk komunikasi.
2. Pembatasan Pertemuan Massa: Semua pertemuan publik, termasuk acara adat atau keagamaan yang tidak diawasi, dilarang atau dikenakan persyaratan izin yang ketat. Ini secara langsung memotong sarana Barong Mongah untuk merekrut atau memobilisasi pengikut baru.
3. Propaganda Balik (De-mystifikasi): Pemerintah kolonial, seringkali melalui bantuan priyayi dan ulama yang loyal, menyebarkan narasi yang menstigmatisasi Barong Mongah sebagai 'tindakan orang gila', 'kegiatan bid'ah', atau 'bahaya kesehatan masyarakat'. Tujuannya adalah isolasi psikologis, membuat masyarakat normal menjauhi dan takut terhadap penganut Barong Mongah.

Langkah-langkah isolasi ini dirancang untuk menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam komunitas, sehingga masyarakat sipil sendirilah yang berpartisipasi dalam menahan penyebaran fenomena tersebut demi menjaga 'ketertiban' dan menghindari sanksi kolonial.

Salah satu komponen terpenting dari isolasi adalah pengumpulan data. Kolonial Belanda sangat mengandalkan sistem intelijen yang kompleks, melibatkan: Jaringan informan lokal (disebut mantri atau agen), laporan rinci dari controleur (pengawas wilayah), dan analisis dari para ahli Orientalisme.

Informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk mengidentifikasi kern (inti) dari gerakan—siapa pemimpinnya, apa motifnya, dan seberapa jauh jangkauan pengaruhnya. Dengan mengontrol informasi yang masuk dan keluar dari wilayah Barong Mongah, pemerintah dapat mengatur narasi publik dan memitigasi kepanikan di wilayah lain.

• Penyaringan Surat Kabar: Pers pribumi diawasi ketat. Berita mengenai Barong Mongah disensor atau dimuat dalam konteks yang meremehkan ancaman tersebut, menjauhkannya dari legitimasi politik.
• Pemetaan Jaringan: Para controleur ditugaskan untuk membuat peta silsilah spiritual dan jaringan pertemanan para pemimpin Barong Mongah. Isolasi yang berhasil berarti memotong simpul-simpul kunci dalam jaringan tersebut melalui penangkapan atau pengasingan.

Mekanisme Analisis Dampak Sosial Barong Mongah oleh Pemerintah Belanda

Pemerintah kolonial tidak hanya bereaksi; mereka berusaha memahami Barong Mongah. Tujuan analisis ini adalah ganda: pertama, merumuskan respons penindasan yang efektif; kedua, mengumpulkan pengetahuan untuk memperkuat kontrol sosial di masa depan. Upaya analisis ini dilakukan melalui lensa ilmu pengetahuan kolonial, seringkali dicemari oleh superioritas rasial dan bias Orientalisme.

Para ahli seperti C. Snouck Hurgronje atau para peneliti di Kantor Urusan Pribumi (Kantoor voor Inlandsche Zaken) memainkan peran sentral. Mereka tidak hanya mengumpulkan data mentah, tetapi juga menyusun kerangka teori untuk mengklasifikasikan fenomena lokal.

Analisis terhadap Barong Mongah didasarkan pada konsep-konsep sosiologis yang cenderung mereduksi kompleksitas perlawanan pribumi. Mereka berusaha menempatkan Barong Mongah dalam kategori yang sudah ada, misalnya:

1. Psikosis Massa: Menarik Barong Mongah dari arena politik ke arena medis, menganggapnya sebagai penyakit mental komunal yang disebabkan oleh kebodohan dan takhayul, bukan penindasan.
2. Sinkretisme Sesat: Mengidentifikasi unsur-unsur Islam dan adat yang dianggap menyimpang dari ortodoksi yang diterima Belanda, sehingga membenarkan campur tangan.

Laporan-laporan etnografi ini menjadi dasar kebijakan. Jika Barong Mongah diklasifikasikan sebagai murni 'kegilaan lokal', responsnya adalah isolasi klinis dan pengawasan. Jika diklasifikasikan sebagai 'ancaman politik yang disamarkan', responsnya adalah penindasan militer.

Pemerintah kolonial sangat berhati-hati dalam pemberian label. Mengklasifikasikan Barong Mongah sebagai pemberontakan bersenjata (opstand) dapat memicu solidaritas yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi analisis seringkali berfokus pada de-eskalasi verbal:

• Penekanan pada Tokoh Kunci: Analisis difokuskan pada pemimpin (guru atau dukun). Jika pemimpin berhasil diisolasi atau dilabeli sebagai individu yang sakit jiwa, maka pengikutnya dapat dianggap sebagai korban yang tidak berbahaya.
• Pemisahan Tujuan: Peneliti kolonial membedakan antara tujuan spiritual murni (yang dianggap dapat ditoleransi, asalkan tidak mengganggu ketertiban) dan tujuan politik/ekonomi (yang harus diberantas). Barong Mongah sering didorong ke dalam kategori spiritual yang 'tidak rasional' untuk membenarkan penanganan yang kurang keras dibandingkan perlawanan perang Diponegoro.

Hasil analisis ini diterjemahkan menjadi manual operasi untuk Resident dan Controleur di lapangan, memastikan bahwa setiap tindakan isolasi memiliki dasar birokrasi dan 'ilmiah' yang memadai, menegaskan otoritas keahlian (EEAT) kolonial di atas pengetahuan lokal.

Dampak Jangka Panjang Politik Isolasi terhadap Masyarakat Lokal

Strategi isolasi dan analisis kolonial meninggalkan warisan yang mendalam di masyarakat Nusantara, jauh setelah fenomena Barong Mongah mereda. Dampak terbesarnya adalah perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mengelola konflik serta ekspresi spiritual di ruang publik.

Isolasi paksa terhadap para pemimpin spiritual yang dicurigai (yang seringkali merupakan pemimpin informal komunitas) menyebabkan vakum kekuasaan dan pelemahan struktur tradisional yang autentik. Pemerintah kolonial secara sistematis mengangkat atau memperkuat priyayi yang pro-Belanda untuk menggantikan otoritas yang terisolasi.

Akibatnya, kekuatan pengambilan keputusan bergeser dari figur spiritual atau adat yang mengakar kuat di komunitas, menjadi birokrasi priyayi yang tergantung pada gaji dan pengakuan Belanda. Hal ini tidak hanya mempermudah kontrol politik, tetapi juga menciptakan perpecahan yang berkepanjangan antara otoritas yang sah secara adat dan otoritas yang dilegitimasi secara kolonial.

Mungkin dampak yang paling abadi dari upaya isolasi adalah pembentukan stigma sosial. Label 'gila', 'fanatik', atau 'anti-pemerintah' yang diterapkan oleh Belanda terhadap pengikut Barong Mongah tertanam dalam memori kolektif. Ini mengajarkan masyarakat bahwa ekspresi spiritual atau protes yang keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh negara (dan di masa depan, negara-bangsa Indonesia) akan dihukum dan diisolasi.

Sistem kontrol informasi dan pengawasan yang dikembangkan untuk memadamkan Barong Mongah kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh pemerintah pascakolonial. Teknik-teknik birokrasi untuk menganalisis dan mengklasifikasikan ancaman sosial, yang dipelajari dari praktik kolonial, terus digunakan untuk mengelola keragaman dan membatasi ekspresi keagamaan atau politik yang dianggap radikal.

Poin-poin Warisan Kontrol Kolonial:

• Pembentukan mentalitas kecurigaan terhadap gerakan spiritual akar rumput.
• Penguatan peran intelijen dalam kehidupan sipil untuk memantau aktivitas yang 'tidak rasional' atau 'ekstremis'.
• Penggunaan terminologi medis atau psikologis untuk mereduksi masalah politik atau sosial menjadi isu kesehatan atau ketertiban umum.

Kesimpulan: Pembelajaran dari Barong Mongah dan Kontrol Kolonial

Kasus Barong Mongah adalah cerminan kompleksitas penguasaan kolonial di Indonesia. Pemerintah Belanda menyadari bahwa kekerasan fisik saja tidak cukup untuk menjamin hegemoni; kontrol totalitas harus mencakup wilayah spiritual dan sosial. Strategi isolasi Barong Mongah—baik secara fisik, informatif, maupun psikologis—merupakan respons yang cerdas namun kejam terhadap ancaman yang tidak konvensional.

Melalui upaya pemerintah kolonial mengisolasi dan menganalisis dampak sosial Barong Mongah, Belanda berhasil menciptakan model manajemen konflik yang didasarkan pada pengetahuan etnografis dan kontrol birokratis yang ketat. Kisah ini tidak hanya relevan sebagai babak sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran tentang bagaimana kekuasaan berusaha membatasi otonomi sosial dan spiritualitas rakyat, sebuah warisan yang sayangnya masih memiliki resonansi dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia hingga hari ini.