Analisis Mendalam: Eksploitasi Isu Barong Mongah oleh Beberapa Puri Lokal untuk Kepentingan Politik Internal

Budaya dan politik seringkali berjalan beriringan, namun di Bali, persinggungan keduanya—terutama yang melibatkan entitas spiritual sakral—menghasilkan dinamika yang kompleks dan rentan manipulasi. Salah satu isu paling sensitif dan menarik perhatian pengamat budaya dan politik adalah fenomena Eksploitasi Isu Barong Mongah oleh Beberapa Puri Lokal untuk Kepentingan Politik Internal.

Barong Mongah, atau Barong yang sedang 'bangkit' atau 'mengamuk' (dalam artian spiritual yang kuat), adalah manifestasi sakral yang memiliki daya tarik spiritual, historis, dan sosial yang luar biasa di tengah masyarakat Bali. Kekuatan inilah yang, sayangnya, sering diinstrumentalisasi. Ketika kekuasaan tradisional (Puri) bersinggungan dengan kebutuhan politik praktis dan perebutan hegemoni di tingkat lokal, isu Barong Mongah yang seharusnya murni sakral, sering kali ditarik ke arena profan sebagai alat mobilisasi, legitimasi, dan penekanan rivalitas.

Artikel analisis mendalam ini, berdasarkan perspektif pengamat sejarah dan politik budaya, akan mengupas tuntas bagaimana isu sakral ini diolah menjadi komoditas politik, apa dampaknya terhadap otentisitas budaya, dan bagaimana kita dapat mencari solusi untuk menjaga integritas spiritualitas Bali dari kepentingan sesaat.

Memahami Sakralitas Barong Mongah: Kekuatan Budaya dan Spiritual yang Mudah Dipolitisasi

Untuk memahami mengapa isu ini sangat efektif dieksploitasi, kita harus terlebih dahulu mengerti posisi Barong Mongah dalam kosmos masyarakat Bali. Ini bukan sekadar pertunjukan seni atau artefak kuno; ini adalah representasi nyata rwa bhineda (keseimbangan kosmik) dan simbol pelindung desa (tapakan).

Barong adalah tapakan, benda sakral yang menjadi medium perwujudan kekuatan ilahi. Istilah ‘Mongah’ merujuk pada kondisi di mana Barong tersebut menunjukkan energi spiritual yang luar biasa, seringkali ditandai dengan manifestasi yang tidak terduga dalam ritual. Kepercayaan bahwa Barong Mongah membawa berkah besar atau, sebaliknya, bencana jika tidak dihormati, memberikan otoritas spiritual yang tak tertandingi kepada pihak yang mengklaim sebagai pemeliharanya (pangempon) yang sah.

Dalam konteks politik lokal, otoritas spiritual ini langsung diterjemahkan menjadi otoritas sosial. Siapa yang menguasai narasi Barong Mongah, mereka memiliki legitimasi moral untuk memimpin, mendamaikan, atau bahkan mengintimidasi.

Secara historis, Puri (istana atau rumah bangsawan) adalah pusat kekuasaan tidak hanya dalam aspek administrasi dan militer, tetapi juga sebagai patron utama seni, budaya, dan ritual keagamaan. Banyak tapakan penting, termasuk Barong Mongah yang diyakini memiliki sejarah panjang, disimpan atau dikelola di bawah naungan Puri tertentu. Hal ini melahirkan:

• Hegemoni Budaya: Puri menempatkan diri sebagai penjaga utama tradisi, yang secara otomatis memberikan mereka hak naratif eksklusif.
• Patronase Politik: Melalui pengelolaan ritual, Puri membangun jaringan patron-klien yang kuat, mengikat masyarakat sekitar melalui kewajiban spiritual dan sosial.

Di era modern, di mana kekuasaan administrasi formal dipegang oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), Puri—yang kehilangan fungsi administratifnya—sering menggunakan isu spiritual seperti Barong Mongah untuk merebut kembali pengaruh yang hilang dalam kancah politik lokal.

Anatomi Konflik: Bagaimana Isu Barong Mongah Menjadi Alat Tawar-Menawar Politik Internal

Eksploitasi terjadi ketika entitas Puri tertentu secara sadar memanipulasi isu Barong Mongah untuk memenangkan persaingan kekuasaan, baik antar-Puri, maupun antara Puri dengan Lembaga Desa Adat (MDA) atau bahkan dengan Pemerintah Daerah.

Politik internal seringkali dimulai dari sengketa klaim kepemilikan. Dalam kasus Barong Mongah, klaim ini bukan sekadar soal aset fisik, tetapi soal siapa yang berhak menjadi pangempon (pemangku). Sengketa ini sengaja diperuncing pada momen-momen kritis, seperti menjelang ritual besar atau menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) lokal.

Puri yang merasa kekuasaan politiknya terancam akan menekankan narasi bahwa ‘hanya kami’ yang memiliki hubungan spiritual yang sah dengan Barong tersebut. Dengan demikian, mereka menciptakan dikotomi: memilih pemimpin yang tidak didukung Puri sama dengan menentang restu spiritual Barong Mongah. Hal ini adalah bentuk weaponizing belief (mempersenjatai keyakinan) yang sangat efektif di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi taksu (kharisma spiritual).

Contoh nyata dari instrumentalisasi ini termasuk:

1. Menggunakan ramalan atau mimpi spiritual (yang diklaim berasal dari Barong) untuk mendiskreditkan lawan politik.
2. Mempermasalahkan tata cara ritual yang dijalankan oleh pihak rival untuk menunjukkan bahwa ritual tersebut ‘tidak direstui’ oleh Barong.

Puri memiliki struktur sosial yang terikat kuat. Ketika isu Barong Mongah diangkat—seringkali disamarkan sebagai perjuangan untuk ‘menjaga adat’ atau ‘melawan intervensi luar’—Puri dapat dengan cepat memobilisasi massa pengikut mereka. Mobilisasi ini sangat berharga dalam politik internal, terutama untuk:

• Tekanan Negosiasi: Menggunakan jumlah massa yang dibalut isu spiritual untuk menekan keputusan di tingkat Pemerintah Daerah (misalnya terkait Izin Mendirikan Bangunan atau penggunaan lahan adat).
• Power Projection: Menunjukkan kekuatan riil mereka di luar struktur formal pemerintahan, menegaskan bahwa kekuasaan tradisional masih dominan.

Ironisnya, masyarakat awam yang tulus ingin menjaga Barong tersebut tanpa sadar menjadi pion dalam permainan politik internal para elite Puri.

Salah satu tujuan utama eksploitasi Barong Mongah adalah pengaruh langsung terhadap sumber daya dan hasil Pemilu. Calon yang didukung oleh Puri yang menguasai Barong Mongah sering mendapatkan keuntungan elektoral besar karena dianggap ‘diridhoi’ oleh kekuatan spiritual lokal.

Lebih jauh lagi, eksploitasi ini sering terkait dengan pengalihan atau penentuan prioritas dana. Puri yang berhasil menjustifikasi klaim mereka atas Barong Mongah dapat menuntut:

• Pengucuran dana hibah daerah untuk renovasi atau pemeliharaan Pura/Balai Banjar yang dikaitkan dengan Barong tersebut.
• Pengalokasian dana desa atau dana adat untuk kegiatan yang secara langsung meningkatkan visibilitas dan kontrol Puri terhadap aset budaya ini.

Dengan demikian, isu Barong Mongah bukan hanya alat moral, tetapi juga alat ekonomi politik yang signifikan.

Studi Kasus dan Dampak Negatif Eksploitasi: Hilangnya Kepercayaan Publik

Ketika simbol sakral dieksploitasi secara terus-menerus, dampaknya terhadap tatanan sosial dan spiritual masyarakat Bali sangat merusak. Meskipun detail kasus harus disamarkan untuk menjaga etika profesional, pola eksploitasi di beberapa daerah menunjukkan konsistensi dalam dampak negatifnya.

Perpecahan paling parah terjadi di tingkat akar rumput. Eksploitasi isu Barong Mongah sering menciptakan faksi-faksi yang saling bertentangan di dalam Desa Adat (Desa Pekraman). Masyarakat dipaksa memilih loyalitas antara:

1. Kelompok Pro-Puri: Mereka yang mendukung klaim Puri, meyakini bahwa menjaga tradisi adalah menjaga kekuasaan bangsawan.
2. Kelompok Oposisi: Mereka yang curiga terhadap motif politik dan menuntut Barong dikembalikan ke otoritas adat murni (seperti Majelis Desa Adat atau prajuru desa).

Polarisasi ini merusak harmoni (sagilik saguluk) desa, memecah belah warga dalam upacara, dan pada akhirnya, mengurangi kesakralan Barong itu sendiri, karena masyarakat mulai melihatnya sebagai ‘Barong politik’ bukan ‘Barong suci’.

Eksploitasi politik menuntut visibilitas yang tinggi. Ketika Barong Mongah digunakan sebagai alat kampanye, ritual yang seharusnya khidmat dan internal seringkali diselenggarakan dengan nuansa yang lebih dramatis dan publikasi yang berlebihan. Tujuannya bukan lagi murni persembahan, tetapi pameran kekuatan politik.

Hal ini menyebabkan erosi otentisitas. Para pemangku (pemedek) yang tulus mulai merasa ritual telah 'dijual' atau dinodai oleh kepentingan materi dan kekuasaan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi tulus dan rasa hormat yang mendalam terhadap tapakan tersebut.

Ketika Puri menggunakan isu sakral untuk menentang kebijakan pemerintah daerah (misalnya, terkait pariwisata atau pembangunan infrastruktur), hal itu menciptakan ketegangan struktural. Pemerintah daerah sulit mengambil keputusan logis karena takut dianggap melawan ‘adat’ atau ‘kesakralan Barong’. Hal ini melumpuhkan proses pembangunan dan menempatkan politik lokal dalam kondisi "sandera spiritual".

Jika kekuasaan tradisional (Puri) dan kekuasaan modern (Pemda) terus menerus bertarung menggunakan senjata sakral, yang menderita adalah integritas budaya Bali secara keseluruhan.

Menjaga Batas Sakral dan Profan: Solusi dan Mitigasi Etika Budaya

Mengatasi Eksploitasi Isu Barong Mongah oleh Beberapa Puri Lokal untuk Kepentingan Politik Internal memerlukan upaya kolektif, transparansi, dan kemauan kuat dari semua pihak untuk mengembalikan Barong ke tempatnya yang sakral. Solusi harus fokus pada penguatan institusi adat yang netral dan pemisahan yang tegas antara urusan politik dan spiritual.

Majelis Desa Adat (MDA) dan Majelis Desa Pakraman (MDP) harus diperkuat secara struktural dan hukum untuk menjadi otoritas tunggal yang berhak memutuskan sengketa mengenai kepemilikan dan pengelolaan tapakan, termasuk Barong Mongah.

Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Netralitas Institusional: Memastikan struktur MDA/MDP bebas dari intervensi langsung politik praktis (Parpol atau kepentingan dinasti Puri).
2. Pendataan Aset Budaya: Melakukan inventarisasi yang jelas mengenai status Barong (apakah itu milik Puri secara historis, milik Desa Adat, atau milik gabungan) dan mendaftarkannya secara resmi di bawah pengawasan MDA.
3. Edukasi Hukum Adat: Memberikan pelatihan kepada Prajuru Desa Adat agar mampu menghadapi tekanan politik dan hukum terkait isu sengketa budaya.

Dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan tapakan sakral—baik dari donasi, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), maupun dana desa—harus dikelola dengan transparansi tinggi oleh badan pengelola yang kredibel dan diaudit secara rutin.

Ketika pengelolaan dana bersifat transparan, motivasi untuk mengeksploitasi Barong untuk kepentingan ekonomi politik berkurang drastis, karena semua orang dapat melihat ke mana uang itu pergi dan untuk tujuan apa.

Penting untuk meningkatkan literasi politik dan budaya di kalangan masyarakat Bali. Masyarakat perlu didorong untuk membedakan antara tuntutan spiritual yang tulus dan manuver politik yang disamarkan dengan bahasa spiritual.

Puri memiliki peran penting dalam pelestarian budaya, namun peran ini harus dilihat sebagai dharma (kewajiban suci) dan bukan sebagai senjata tawar-menawar politik. Generasi muda perlu diajarkan untuk menghormati Barong sebagai simbol budaya dan spiritual, bukan sebagai ikon politik dari faksi tertentu.

Kesimpulan

Isu Barong Mongah mewakili persimpangan krusial antara sejarah, spiritualitas, dan kekuasaan di Bali. Fenomena Eksploitasi Isu Barong Mongah oleh Beberapa Puri Lokal untuk Kepentingan Politik Internal adalah peringatan keras bahwa ketika simbol paling sakral pun ditarik ke dalam lumpur politik, integritas budaya sebuah peradaban berada di ujung tanduk.

Solusi bukan berarti menghilangkan peran Puri—yang kontribusinya terhadap budaya tak terbantahkan—tetapi mendefinisikan ulang batas-batasnya. Puri harus kembali menjadi pangempon (penjaga) yang beretika, memegang peran konservasi tanpa ambisi hegemoni politik praktis. Sementara itu, Majelis Adat dan masyarakat harus bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir, memastikan bahwa taksu Barong Mongah tetap murni, jauh dari kepentingan politik yang fana.

Hanya dengan penguatan integritas institusi adat dan kesadaran kolektif yang tinggi, sakralitas Barong Mongah dapat diselamatkan dari instrumentalitas politik, memastikan ia terus menjadi sumber taksu dan pedoman spiritual, bukan alat perebutan kekuasaan.