Perdebatan Arkeologis dan Estetika dalam Rekonstruksi Struktur Pura Bali: Antara Autentisitas dan Keindahan Fungsional

Pulau Dewata, Bali, dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena ribuan pura yang berdiri kokoh sebagai manifestasi keyakinan spiritual Hindu Dharma. Pura bukan sekadar bangunan; ia adalah mikrokosmos, penghubung antara Bhuana Agung (alam semesta) dan Bhuana Alit (diri manusia). Namun, seiring berjalannya waktu, dan dihadapkan pada tantangan alam seperti gempa bumi, erosi, dan pelapukan, struktur pura-pura ini sering kali membutuhkan rekonstruksi atau konservasi mendalam. Proses inilah yang memicu salah satu perdebatan paling kompleks dan sensitif dalam ilmu pelestarian warisan budaya di Indonesia: bagaimana menyeimbangkan imperatif arkeologis—yang menuntut autentisitas dan keaslian material—dengan tuntutan estetika dan fungsionalitas ritual yang dipercayai oleh masyarakat pemangku adat.

Artikel komprehensif ini akan mengupas tuntas dualisme tersebut, menelusuri landasan filosofis Pura, meninjau prinsip-prinsip konservasi internasional, dan menganalisis studi kasus mengenai metodologi rekonstruksi yang sering kali menimbulkan kontroversi. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu yang harmonis dalam upaya pelestarian struktur Pura sebagai warisan budaya dan pusat spiritual yang hidup.

I. Pura: Landasan Filosofis dan Arsitektural Warisan Budaya Bali

Sebelum memasuki perdebatan rekonstruksi, penting untuk memahami posisi Pura dalam kosmologi Bali. Pura dibangun berdasarkan konsep-konsep suci yang tertuang dalam lontar-lontar arsitektur tradisional, seperti *Asta Kosala Kosali* dan *Asta Bumi*. Struktur Pura dirancang untuk mewujudkan keseimbangan semesta, selaras dengan filosofi *Tri Hita Karana*—tiga penyebab kesejahteraan: hubungan harmonis dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan alam (Palemahan).

Secara fisik, Pura dibagi menjadi tiga bagian utama (Tri Mandala):

1. Nista Mandala (Jaba Sisi): Area terluar, profan, dan tempat persiapan.
2. Madya Mandala (Jaba Tengah): Area transisi, tempat upacara persiapan menengah.
3. Utama Mandala (Jeroan): Area tersuci, tempat berdirinya pelinggih-pelinggih utama.

Struktur dan material Pura, mulai dari batu bata kuno, batu padas, hingga ornamen ukiran yang menggambarkan mitologi, adalah representasi dari sejarah panjang peradaban Bali. Bagi seorang arkeolog, setiap retakan, setiap noda pelapukan, dan setiap potongan material adalah data historis yang tak ternilai. Autentisitas struktural, material, dan teknik menjadi kunci utama dalam pemahaman ini. Oleh karena itu, rekonstruksi harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah yang bertujuan mempertahankan integritas historis.

II. Pilar Debat Arkeologi: Autentisitas vs. Interpretasi

Perdebatan mengenai rekonstruksi Pura sering berpusat pada pertanyaan mendasar: sejauh mana kita harus mengintervensi suatu warisan budaya? Pendekatan arkeologis didasarkan pada prinsip konservasi internasional yang sangat ketat, seperti yang termaktub dalam Piagam Venesia (1964) dan Dokumen Nara tentang Autentisitas (1994).

Dalam konteks arkeologi, rekonstruksi adalah upaya terakhir. Metode yang paling disukai adalah konservasi dan restorasi, yang bertujuan untuk menjaga sisa-sisa asli bangunan (*in situ* preservation). Jika rekonstruksi harus dilakukan karena kerusakan parah, prinsip *anastilosis* adalah metode yang direkomendasikan. Anastilosis adalah proses perakitan kembali fragmen-fragmen asli yang runtuh atau terpisah dari struktur aslinya, tanpa menambahkan material baru yang spekulatif.

Tantangan utama dalam rekonstruksi Pura dengan pendekatan arkeologis adalah:

• Risiko Konjektural: Seringkali, data historis atau fragmen asli tidak cukup untuk merekonstruksi bagian yang hilang secara pasti. Rekonstruksi yang bersifat spekulatif (mengira-ngira bentuk asli) dianggap merusak autentisitas data historis.
• Pergantian Material: Penggunaan material modern, seperti semen Portland, baja tulangan, atau material penguat kimia, meskipun bertujuan untuk ketahanan struktural, secara tegas ditolak oleh puritan arkeologi karena mengkhianati material dan teknik asli bangunan.
• Penuaan dan Patina: Pelapukan alami (patina) pada batu padas atau bata kuno merupakan bagian dari nilai historis. Upaya 'mempercantik' dengan membersihkan total atau mengganti bagian yang lapuk sering dianggap menghilangkan jejak waktu, padahal jejak waktu adalah bagian dari autentisitas.

Arkeolog berargumen bahwa Pura, sebagai cagar budaya, memiliki tugas untuk menyampaikan sejarah secara jujur. Setiap intervensi harus didokumentasikan dengan cermat, dan bagian rekonstruksi harus dibedakan secara visual dari bagian asli, meskipun itu berarti mengorbankan kesempurnaan estetika.

III. Tuntutan Estetika dan Fungsional: Pura sebagai Monumen yang Hidup

Berbeda dengan candi-candi di Jawa yang umumnya adalah 'monumen mati' (tidak lagi digunakan untuk ritual harian), Pura di Bali adalah 'monumen hidup' (living monument). Inilah yang menjadi inti kontradiksi dengan prinsip arkeologis murni.

Bagi masyarakat Bali, Pura harus memancarkan *keindahan* dan *kesucian*. Pura yang rusak, lapuk, atau tidak terawat dianggap mengurangi nilai spiritual dan mengganggu pelaksanaan ritual. Rekonstruksi dan pemugaran (dalam konteks adat dikenal sebagai *ngardi laba*) sering kali didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memulihkan keagungan Pura agar dapat berfungsi optimal bagi upacara adat yang kompleks.

• Ketahanan Struktural: Pura harus menahan beban ritual komunal dan bencana alam. Penggunaan material penguat modern (baja, beton) sering dianggap sebagai solusi praktis yang tidak terhindarkan untuk menjamin keselamatan dan durabilitas, meskipun bertentangan dengan prinsip autentisitas material.
• Peran Sthāpati (Arsitek Tradisional): Dalam tradisi Bali, seorang *Sthāpati* atau undagi (arsitek) tidak hanya peduli pada ketahanan, tetapi juga pada aspek spiritual dan estetika. Ukiran, ornamen, dan proporsi harus sesuai dengan pakem arsitektur tradisional. Seringkali, pemangku adat lebih memilih keindahan yang disempurnakan (replikasi ukiran yang hilang) daripada mempertahankan kerusakan asli, karena keindahan dianggap cerminan dari kemuliaan Hyang Widhi (Tuhan).
• Ritual Pemugaran: Proses rekonstruksi Pura itu sendiri adalah ritual suci yang membutuhkan partisipasi komunal dan selaras dengan hari baik dalam kalender Bali, yang terkadang menekan proses konservasi untuk bergerak lebih cepat daripada yang diizinkan oleh penelitian arkeologis yang mendalam.

Tuntutan estetika fungsional ini sering menghasilkan intervensi yang melampaui batas *anastilosis*. Misalnya, penggantian total struktur yang rusak parah dengan material baru yang disamakan dengan material asli, atau penambahan ornamen baru yang diperkirakan ada pada masa lalu (rekonstruksi spekulatif) demi mencapai kesempurnaan visual.

IV. Metodologi Kontroversial dalam Rekonstruksi Struktur Pura

Pengalaman rekonstruksi Pura pasca bencana alam (seperti pasca gempa Lombok yang juga dirasakan di Bali, atau pasca erupsi Gunung Agung) menunjukkan adanya tarik ulur metodologi yang signifikan.

Salah satu poin perdebatan terpanas adalah penggunaan semen dan baja tulangan di dalam struktur pelinggih. Secara tradisional, struktur pura memanfaatkan sistem penguncian batu dan perekat alami (seperti adukan kapur). Material modern memberikan kekuatan tarik yang jauh lebih unggul dan memastikan Pura dapat bertahan dari guncangan seismik.

Pandangan Konservator Modern: Argumen mendukung penggunaan baja atau beton sering didasarkan pada etika kehati-hatian—lebih baik mengorbankan sedikit autentisitas material demi menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tersebut dalam jangka panjang dan keselamatan pengguna Pura. Material modern bisa disuntikkan atau disembunyikan di inti struktur agar tidak terlihat.

Pandangan Arkeolog Murni: Penggunaan material non-tradisional ini dianggap sebagai ‘kontaminasi’ yang tidak dapat diubah, berpotensi menimbulkan masalah kompatibilitas fisik dan kimiawi (misalnya, perbedaan koefisien muai) antara material lama dan baru, yang justru dapat mempercepat kerusakan di masa depan.

Pura dihiasi oleh ukiran yang padat dan kaya makna. Ketika ukiran pada *kori agung* (gerbang utama) atau *paduraksa* (gapura) lapuk atau hilang, muncul dilema: apakah harus dipertahankan sisa yang ada (yang mungkin terlihat rusak) atau direplikasi total?

• Jika sisa asli dipertahankan, nilai historisnya terjaga, tetapi fungsi estetika Pura sebagai lambang kemuliaan terganggu.
• Jika direplikasi (diganti dengan ukiran baru yang sempurna), Pura akan terlihat megah dan suci kembali. Namun, ukiran baru, meskipun mengikuti pola yang sama, tidak memiliki 'nilai waktu' dan merupakan produk interpretasi pengukir modern, bukan artefak historis.

Pendekatan kompromi yang sering diambil adalah *pembatasan replikasi*. Hanya bagian-bagian penting yang benar-benar hilang atau berisiko runtuh yang diganti, sementara bagian yang lapuk namun masih stabil hanya dikonsolidasi.

V. Studi Kasus: Menemukan Keseimbangan di Lapangan

Beberapa proyek rekonstruksi besar di Bali, termasuk pemugaran Pura Agung Besakih dan Pura Ulun Danu Batur, menjadi arena perdebatan ini. Intervensi di situs-situs utama ini melibatkan kerjasama antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), tim arkeolog, *undagi* (arsitek tradisional), dan *pemangku adat* (pimpinan ritual).

Dalam proyek skala besar, solusi yang sering muncul adalah model hibrida:

1. Konsolidasi Arkeologis di Bagian Inti: Struktur-struktur utama pelinggih seringkali diprioritaskan untuk konservasi ketat menggunakan teknik anastilosis dan material penguat yang kompatibel (misalnya, mortar kapur yang diperkuat), yang diawasi ketat oleh arkeolog.
2. Rekonstruksi Estetika Fungsional di Area Eksterior: Pada tembok penyengker (pagar keliling), *bale* (pendopo), atau *wantilan* (aula), di mana fungsi komunal dan estetika visual lebih dominan, intervensi seringkali lebih liberal, memungkinkan penggantian material yang rusak parah dengan material baru yang serupa, demi menjamin fungsionalitas dan penampilan yang 'layak' untuk ritual.
3. Pendokumentasian Detail: Semua intervensi, baik yang murni arkeologis maupun yang bersifat estetika fungsional, harus didokumentasikan secara ekstensif (fotografi, gambar teknis, catatan material) untuk memastikan transparansi dan sebagai referensi bagi konservator masa depan. Ini adalah kompromi yang memastikan bahwa data historis tidak hilang meskipun material asli diganti.

Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kompromi ini dipahami dan diterima oleh semua pihak. Seringkali, masyarakat adat menuntut hasil yang cepat dan sempurna secara visual, sementara tim teknis membutuhkan waktu lama untuk penelitian dan pengujian material.

VI. Masa Depan Konservasi Pura: Pendekatan Interdisipliner

Untuk mengatasi ketegangan abadi antara tuntutan arkeologis dan estetika-fungsional, pendekatan yang paling menjanjikan adalah model interdisipliner yang kuat, di mana tidak ada satu pihak pun yang mendominasi proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan konservasi Pura harus melibatkan setidaknya tiga pilar utama:

• Tim Arkeologi/Konservasi: Bertanggung jawab atas analisis material, dating, dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip autentisitas historis.
• Sthāpati/Undagi (Arsitek Tradisional): Bertanggung jawab atas kesesuaian arsitektur dengan *pakem* tradisional (proporsi suci) dan teknik konstruksi lokal.
• Pemangku Adat/Masyarakat Pengempon Pura: Bertanggung jawab atas fungsi ritual Pura, kebutuhan praktis, dan penerimaan spiritual terhadap hasil rekonstruksi.

Melalui dialog terbuka, Tim Arkeologi dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai historis autentisitas, sementara Pemangku Adat dapat menjelaskan pentingnya ketahanan fungsional dan estetika bagi kelangsungan upacara keagamaan.

Masa depan rekonstruksi Pura juga harus memaksimalkan penggunaan teknologi non-invasif. Pemindaian laser 3D, fotogrametri, dan pengujian material non-destruktif memungkinkan analisis mendalam tanpa merusak struktur. Data digital ini menjadi 'cadangan' autentisitas historis, bahkan jika struktur fisik harus dikuatkan atau direplikasi.

Selain itu, pengembangan material komposit baru yang memiliki properti mekanik mirip dengan material tradisional (batu padas atau bata kuno) tetapi dengan daya tahan yang lebih baik, dapat menjadi jalan tengah untuk memenuhi tuntutan durabilitas tanpa mengorbankan kompatibilitas material.

VII. Penutup: Konservasi Pura Sebagai Tanggung Jawab Kolektif

Perdebatan antara autentisitas arkeologis dan keindahan estetika dalam rekonstruksi Pura adalah cerminan dari tantangan global dalam melestarikan warisan budaya hidup. Di Bali, Pura adalah jantung peradaban yang terus berdetak. Proses konservasinya tidak hanya tentang menjaga batu atau ukiran, tetapi tentang menjamin kesinambungan spiritual dan budaya masyarakat.

Mencapai harmonisasi berarti mengakui bahwa autentisitas Pura memiliki dimensi ganda: autentisitas historis (material asli) dan autentisitas kultural (fungsionalitas ritual dan kesucian visual). Rekonstruksi yang berhasil adalah yang mampu menghormati jejak masa lalu sembari mempersiapkan Pura agar tegak kokoh, suci, dan indah untuk melayani generasi-generasi pemeluk Hindu Dharma di masa depan. Upaya konservasi Pura adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, kebijaksanaan tradisional, dan dukungan penuh dari komunitas Bali.

Pura Bali, dengan segala tantangan konservasinya, akan terus menjadi simbol unik peradaban yang berhasil memadukan sejarah purba dengan kehidupan ritual kontemporer.