Piagam Kota Kapur (686 M): Sumpah Kesetiaan, Kutukan Kuno, dan Ancaman Fatal Terhadap Jawa (Tarumanagara)

Piagam Kota Kapur (686 M): Sumpah Kesetiaan, Kutukan Kuno, dan Ancaman Fatal Terhadap Jawa (Tarumanagara)

Sejarah Nusantara kuno sering kali diselimuti misteri yang hanya dapat diungkap melalui goresan aksara pada batu. Salah satu artefak paling menakutkan dan signifikan dalam historiografi Indonesia adalah Piagam Kota Kapur (686 M). Piagam ini bukan sekadar catatan administrasi; ia adalah proklamasi kekuatan yang diukir dengan darah, sumpah kesetiaan yang mengikat, dan ancaman mengerikan yang secara langsung ditujukan kepada entitas yang terletak di “Jawa” – sebuah ancaman yang dipercaya banyak sejarawan menjadi penanda akhir Kerajaan Tarumanagara.

Ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka oleh J.K. Van der Meulen pada tahun 1892, Piagam Kota Kapur adalah salah satu kunci utama untuk memahami ekspansi agresif Sriwijaya pada abad ke-7. Bagi para pengamat sejarah profesional dan penggemar kajian epigrafis, piagam ini memberikan konteks yang nyata mengenai bagaimana imperium maritim terbesar di Asia Tenggara membangun kekuasaannya: melalui kombinasi diplomasi, kekayaan, dan teror ilahi. Artikel ini akan membedah makna, konteks, dan konsekuensi historis dari piagam kutukan yang monumental ini.

Latar Belakang Epigrafis: Mengapa Piagam Kota Kapur Begitu Penting?

Untuk memahami kekuatan Piagam Kota Kapur (686 M), kita harus menempatkannya dalam konteks yang tepat. Piagam ini merupakan salah satu dari serangkaian ‘inskripsi kutukan’ yang dikeluarkan oleh Dapunta Hyang (Raja Sriwijaya) untuk mengukuhkan kekuasaan di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan atau yang rawan pemberontakan. Lokasinya di Pulau Bangka, sebuah pos strategis antara Sumatera dan Jawa, menegaskan upaya Sriwijaya mengontrol jalur perdagangan krusial di Selat Bangka dan Selat Malaka.

Piagam ini ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dan menggunakan aksara Pallawa. Keberadaannya, bersama dengan inskripsi kutukan lainnya (misalnya Karang Berahi), menunjukkan adanya kebijakan terpusat untuk menjaga stabilitas teritorial melalui ancaman supernatural.

Tahun 686 Masehi bukanlah tahun sembarangan. Piagam Kota Kapur hadir hanya tiga tahun setelah Piagam Kedukan Bukit (683 M) yang mengisahkan kemenangan militer dan pendirian bhumi Sriwijaya. Jika Kedukan Bukit adalah catatan tentang permulaan kejayaan, Kota Kapur adalah catatan tentang konsolidasi kekuasaan dan penargetan musuh eksternal yang menghalangi dominasi total Sriwijaya di bagian barat Nusantara.

Para sejarawan, seperti George Coedès dan J.G. de Casparis, sepakat bahwa periode 680-an Masehi adalah masa puncak kekuatan militer Sriwijaya yang difokuskan pada perluasan hegemoni, terutama ke selatan dan barat laut Sumatera.

Piagam Kota Kapur termasuk dalam kelompok yang dikenal sebagai Inskripsi Sumpah atau Kutukan (Sapatha). Inskripsi ini memiliki karakteristik linguistik dan magis yang serupa, dirancang untuk menimbulkan ketakutan dan kepatuhan. Selain Kota Kapur, empat inskripsi penting lainnya dari periode ini meliputi:

• Karang Berahi (Jambi): Berisi sumpah kutukan serupa, menunjukkan kontrol atas wilayah pedalaman Batanghari.
• Telaga Batu (Palembang): Inskripsi terperinci yang berisi daftar hukuman bagi para pemberontak, bangsawan yang tidak patuh, dan pejabat yang korup di pusat kerajaan.
• Palas Pasemah (Lampung): Menandakan ekspansi dan kontrol di wilayah Lampung.
• Bunga Mas (Ditemukan di Thailand Selatan, menunjukkan jangkauan kekuasaan Sriwijaya).

Namun, Piagam Kota Kapur memiliki keunikan karena secara eksplisit menyebutkan ancaman militer terhadap sebuah entitas eksternal—entitas yang diyakini berada di Jawa.

Transkripsi dan Interpretasi: Membedah Sumpah Kesetiaan (Sapatha)

Isi dari Piagam Kota Kapur (686 M) adalah inti dari studi ini. Teks tersebut dibagi menjadi dua bagian utama: Proklamasi Kesetiaan dan Ancaman Kutukan.

Bagian awal piagam ini berfungsi sebagai doa perlindungan bagi mereka yang setia kepada Dapunta Hyang (Raja Sriwijaya). Ini meminta dewa-dewa untuk melindungi kerajaan dan menjamin kesejahteraan wilayah yang berada di bawah kekuasaan raja. Ini menciptakan dikotomi moral: keselamatan bagi yang loyal, kehancuran bagi yang durhaka.

Bagian yang paling menakutkan adalah teks kutukan itu sendiri. Sumpah ini diserukan kepada kekuatan supernatural – Dewata (Para Dewa), terutama Dewa Api (Agni) dan Dewa Air (Varuna), serta dewa-dewa penjaga kerajaan (yaksha dan bhuta) – untuk menghancurkan siapa pun yang berani memberontak atau tidak setia.

Kutukan tersebut sangat spesifik mengenai jenis kehancuran yang akan menimpa pemberontak. Sanksi yang dijabarkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat supranatural dan sosial. Hukuman yang disebutkan mencakup:

• Kematian mendadak dan mengerikan.
• Keluarga dan keturunan akan dihancurkan.
• Penyakit yang tidak dapat disembuhkan (misalnya, kusta, disentri).
• Nasib buruk dan kegagalan total dalam hidup.

Penggunaan kutukan semacam ini sangat efektif pada masyarakat kuno. Ini bukan hanya hukum sekuler, tetapi juga vonis ilahi, menjadikan ketaatan kepada Dapunta Hyang sebagai syarat utama kelangsungan hidup spiritual dan fisik.

Paragraf yang paling krusial dalam Piagam Kota Kapur (686 M) adalah bagian yang secara eksplisit menyebutkan target operasi militer Sriwijaya. Teks tersebut berbicara tentang sebuah ekspedisi militer besar yang akan dikirim untuk ‘menghukum’ atau ‘menundukkan’ sebuah wilayah yang disebut ‘Jawa’ (atau ‘Bhumi Jawa’/‘Tanjung Jawa’).

Frasa yang diterjemahkan berbunyi kurang lebih: “Semua yang tidak tunduk kepada Dapunta Hyang, akan dihukum oleh dewa-dewa. Kami akan mengirimkan ekspedisi militer yang akan menghancurkan mereka di Jawa yang tidak tunduk.”

Ancaman ini memberikan dua kesimpulan historis yang tak terhindarkan:

1. Sriwijaya telah mencapai puncak kekuatannya di Sumatera dan Bangka, dan kini mengalihkan fokusnya ke wilayah yang lebih besar.
2. Terdapat entitas politik di Jawa yang dianggap sebagai saingan atau ancaman serius terhadap hegemoni maritim Sriwijaya.

Target Operasi Militer Srivijaya: Benarkah Tarumanagara?

Pertanyaan terbesar yang muncul dari Piagam Kota Kapur (686 M) adalah: Siapa yang dimaksud dengan ‘Jawa’ atau ‘Bhumi Jawa’ yang menjadi sasaran ancaman militer Sriwijaya?

Konsensus kuat di antara sejarawan (seperti Casparis dan Boechari) menunjuk pada Kerajaan Tarumanagara yang berbasis di Jawa Barat sebagai target utama. Tarumanagara, dengan pelabuhan-pelabuhan kuat yang disebutkan dalam sumber Tiongkok (seperti To-lo-mo), kemungkinan besar mengendalikan jalur perdagangan di Selat Sunda dan sebagian pesisir utara Jawa, yang merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan maritim Sriwijaya.

Jika Tarumanagara masih berdiri kuat pada tahun 686 M, ia akan menjadi hambatan terbesar bagi Sriwijaya yang ingin mengklaim kedaulatan penuh atas rute perdagangan antara India dan Tiongkok. Logika geopolitik menegaskan bahwa penguasaan Bangka (seperti yang ditunjukkan oleh Piagam Kota Kapur) hanyalah langkah awal sebelum menyeberang ke Jawa.

Beberapa poin mendukung hipotesis ini:

• Lokasi Geografis: Bangka adalah batu loncatan yang sempurna untuk invasi atau serangan maritim ke pantai utara Jawa Barat.
• Kronologi Historis: Tidak ada lagi catatan atau peninggalan signifikan dari Tarumanagara setelah abad ke-7, yang sesuai dengan tanggal ancaman dalam Piagam Kota Kapur (686 M). Kerajaan Tarumanagara tampaknya merosot drastis setelah periode ini.
• Kebutuhan Dominasi: Sriwijaya bertujuan mengontrol seluruh Selat Sunda dan Selat Malaka. Penghancuran pesaing di Jawa adalah prasyarat mutlak untuk mencapai dominasi tersebut.

Beberapa sejarawan lain berpendapat bahwa targetnya mungkin adalah kerajaan Kalingga (Ho-ling) yang terletak di Jawa Tengah. Meskipun Kalingga lebih kuat pada abad ke-7, bukti hubungan langsung antara Bangka dan Jawa Tengah kurang kuat dibandingkan hubungan antara Bangka dan Jawa Barat. Selain itu, sumber Tiongkok menunjukkan Kalingga masih eksis, meski mungkin telah melemah, setelah 686 M. Namun, Piagam Kota Kapur membuktikan bahwa ancaman itu ditujukan ke seluruh ‘Bhumi Jawa’ yang menentang, yang bisa mencakup lebih dari satu entitas politik.

Signifikansi Sejarah dan Politik: Kekuatan Maritim yang Mengubah Nusantara

Piagam Kota Kapur adalah dokumen politik yang luar biasa, tidak hanya karena menceritakan tentang sebuah invasi, tetapi karena cara ia memproyeksikan kekuasaan. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah imperium maritim menjalankan strategi propaganda dan kontrol teritorial.

Penggunaan inskripsi kutukan di daerah-daerah perifer seperti Bangka dan Jambi menunjukkan dua strategi kunci Sriwijaya:

1. Unifikasi Ideologis: Inskripsi ini menyatukan beragam populasi di bawah satu ideologi keagamaan dan politik yang terpusat pada Dapunta Hyang. Kutukan berfungsi sebagai mekanisme hukum dan moral untuk mencegah disintegrasi di wilayah yang baru saja dicaplok.

2. Peringatan Eksternal: Ancaman terhadap Jawa berfungsi sebagai sinyal yang jelas bagi negara-negara tetangga. Sriwijaya tidak hanya menuntut kesetiaan dari rakyatnya, tetapi juga memproklamirkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang boleh menentang kehendaknya di wilayah maritim ini. Piagam ini efektif sebagai alat “perang urat saraf” sebelum invasi itu sendiri dilakukan.

Jika kita membandingkan Piagam Kota Kapur (686 M) dengan Piagam Kedukan Bukit (683 M), perbedaannya mencerminkan evolusi kebijakan Sriwijaya:

• Kedukan Bukit: Fokus pada narasi pendirian, kemenangan, dan penciptaan kota (wanua). Nadanya lebih ke perayaan.
• Kota Kapur: Fokus pada kontrol, ancaman, dan hukuman ilahi. Nadanya adalah peringatan keras dan justifikasi untuk invasi militer eksternal.

Bersama-sama, kedua piagam ini membentuk narasi yang kohesif tentang pembentukan imperium: penaklukan, konsolidasi internal melalui sumpah dan kutukan, dan ekspansi eksternal.

Warisan Bahasa dan Budaya: Melayu Kuno sebagai Bahasa Kekuasaan

Selain nilai historisnya, Piagam Kota Kapur (686 M) juga memiliki nilai linguistik yang tak terukur. Ditulis dalam bahasa Melayu Kuno, piagam ini adalah salah satu bukti tertulis tertua yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi, politik, dan kekuasaan di Nusantara. Ini memperkuat status Melayu Kuno sebagai lingua franca maritim yang digunakan oleh Sriwijaya untuk memerintah wilayah yang sangat luas.

Pilihan bahasa ini bukan kebetulan; dengan menggunakan Melayu Kuno—yang mungkin sudah dipahami oleh berbagai suku di wilayah perdagangan—Sriwijaya memastikan bahwa pesan ancaman dan sumpah kesetiaan ini dapat diserap secara luas, memperkuat otoritasnya di seluruh wilayah.

Meskipun terpisah ribuan tahun, Piagam Kota Kapur mengajarkan kita pelajaran penting tentang tata kelola kekuasaan kuno:

1. Kontrol melalui Keterikatan Emosional: Piagam ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui pedang, tetapi juga melalui manipulasi kepercayaan religius dan ketakutan akan hal-hal gaib.
2. Dokumentasi sebagai Alat Propaganda: Mengukir ancaman pada batu memastikan pesan tersebut abadi dan dapat disaksikan oleh generasi berikutnya, berfungsi sebagai peringatan jangka panjang.
3. Geopolitik Abadi: Perebutan kendali atas jalur pelayaran strategis (Selat Sunda) adalah motif utama konflik, sama relevannya dahulu maupun sekarang.

Piagam Kota Kapur berfungsi sebagai “kontrak sosial” yang dipaksakan. Mereka yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya harus memahami bahwa konsekuensi ketidakpatuhan tidak hanya berwujud hukuman duniawi, tetapi juga pembalasan dari kekuatan kosmik.

Kesimpulan: Goresan Akhir Tarumanagara di Piagam Kota Kapur

Piagam Kota Kapur (686 M) tetap menjadi salah satu monumen sejarah terpenting di Asia Tenggara. Ia berdiri sebagai bukti nyata dari kekuatan militer, ambisi politik, dan strategi kontrol ideologis yang digunakan oleh Imperium Sriwijaya pada masa keemasannya. Inskripsi ini bukan sekadar sumpah kesetiaan dari penduduk Bangka; ia adalah manifesto perang yang disiapkan Sriwijaya untuk menyingkirkan pesaingnya.

Meskipun kita tidak memiliki catatan rinci tentang invasi yang terjadi setelah 686 M, hilangnya Tarumanagara sebagai kekuatan dominan di Jawa Barat pada akhir abad ke-7 sangat sesuai dengan ancaman eksplisit yang tertulis di batu tersebut. Piagam Kota Kapur memberikan kita jendela yang jelas ke dalam periode kekerasan dan transformasi yang membentuk geopolitik awal Nusantara, menandai peralihan kekuasaan maritim secara definitif ke tangan Dapunta Hyang dari Sriwijaya.